(0)


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan rumah subsidi atau rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2015.

Aturan ini merupakan perubahan atas Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

FLPP sendiri sudah digulirkan sejak 2010 melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Pada tahun ke-6 berjalannya FLPP ini, pemerintah mengklaim adanya manfaat yang diperoleh masyarakat terkait perumahan.

"Sudah dua juta orang yang kesejahteraannya naik lewat FLPP dengan akumulasi total Rp 34 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat Seminar Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bertajuk "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia menuturkan, setidaknya ada 500.000 unit rumah yang sudah dibiayai pemerintah melalui FLPP tersebut.

Pembiayaan perumahan oleh pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2000, anggaran perumahan bahkan hanya 0,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mengalami peningkatan, saat ini, anggaranperumahan hanya 1 persen dari total APBN.

"Ini jauh dari cukup untuk membiayai perumahan. Oleh karena itu, kita butuh sumber lain salah satunya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)," tutur Maurin.

Ia menambahkan, regulasi pemerintah sudah lengkap mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Tapera yang baru disahkan Februari silam.

Maurin berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Tapera bisa segera terbit.
Sumber : properti.kompas.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 16 September 2019
Ini 4 Kota Paling Makmur di Tanah Air Versi REI, 3 Besar di Luar Jawa
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia merilis hasil penelitian tentang Indonesia City Prosperity Index 2019 atau Indeks Kemakmuran Kota.City Prosperity Index merupakan metode yang dikembangkan oleh UN-Habitat untuk memonitor implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda.Ketua Umum DPP Persatuan Realestat Indonesia (REI) SoelaemanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Realisasi Program Sejuta Rumah 2019 Capai 894.000 Unit
Bisnis.com, JAKARTA — Target program sejuta rumah tahun ini mengalami kenaikan dari 1 juta unit pada 2018 menjadi 1,25 juta unit. Tiga bulan tersisa tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis target bakal tercapai.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa PUPR optimistis bisa mencapai 1,25 jutaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Federasi Real Estat Dunia Turun Tangan Urusi BP2BT
Bisnis.com, JAKARTA – Menipisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di seluruh Indonesia membuat pembeli hunian sudah tak boleh lagi bergantung pada fasilitas itu untuk membeli rumah.Pasalnya, karena ada beberapa bantuan subsidi lain seperti bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang bisa dimanfaatkan.Untuk memulai pelaksanaan skema yang mendapat bantuan pembiayaan dariBaca Selengkapnya