(0)


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan rumah subsidi atau rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2015.

Aturan ini merupakan perubahan atas Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

FLPP sendiri sudah digulirkan sejak 2010 melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Pada tahun ke-6 berjalannya FLPP ini, pemerintah mengklaim adanya manfaat yang diperoleh masyarakat terkait perumahan.

"Sudah dua juta orang yang kesejahteraannya naik lewat FLPP dengan akumulasi total Rp 34 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat Seminar Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bertajuk "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia menuturkan, setidaknya ada 500.000 unit rumah yang sudah dibiayai pemerintah melalui FLPP tersebut.

Pembiayaan perumahan oleh pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2000, anggaran perumahan bahkan hanya 0,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mengalami peningkatan, saat ini, anggaranperumahan hanya 1 persen dari total APBN.

"Ini jauh dari cukup untuk membiayai perumahan. Oleh karena itu, kita butuh sumber lain salah satunya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)," tutur Maurin.

Ia menambahkan, regulasi pemerintah sudah lengkap mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Tapera yang baru disahkan Februari silam.

Maurin berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Tapera bisa segera terbit.
Sumber : properti.kompas.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Kementerian PUPR Rancang 3 Strategi Hadapi Revolusi Industri 4.0
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus dalam sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. “Kami siap menghadapi revolusi industri 4.0 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” ujar Direktur Rumah Umum danBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Bertemu Wapres, REI Bicara Kurangnya Kuota Rumah Subsidi
KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Real Estat Indonesia ( REI) Nusa Tenggara Timur Bobby Pitoby mengatakan, seluruh pengurus REI Indonesia telah bertemu dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Pertemuan dengan orang nomor dua di Indonesia yang digelar di Istana Wapres pada Senin (13/1/2020) tersebut membahas tentang kurangnya kuotaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 13 Januari 2020
Pengembang Ingin Kepastian Masa Konsesi di Ibu Kota Baru
Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang masih menanti kepastian dari pemerintah terkait dengan pelibatan swasta yang berminat dalam proyek pembangunan ibu kota negara yang baru. Salah satu kepastian yang dinantikan pengembang ialah kepastian masa konsesi gedung dan hunian yang akan dikembangkan.Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP PersatuanBaca Selengkapnya