(0)


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan rumah subsidi atau rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2015.

Aturan ini merupakan perubahan atas Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

FLPP sendiri sudah digulirkan sejak 2010 melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Pada tahun ke-6 berjalannya FLPP ini, pemerintah mengklaim adanya manfaat yang diperoleh masyarakat terkait perumahan.

"Sudah dua juta orang yang kesejahteraannya naik lewat FLPP dengan akumulasi total Rp 34 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat Seminar Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bertajuk "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia menuturkan, setidaknya ada 500.000 unit rumah yang sudah dibiayai pemerintah melalui FLPP tersebut.

Pembiayaan perumahan oleh pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2000, anggaran perumahan bahkan hanya 0,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mengalami peningkatan, saat ini, anggaranperumahan hanya 1 persen dari total APBN.

"Ini jauh dari cukup untuk membiayai perumahan. Oleh karena itu, kita butuh sumber lain salah satunya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)," tutur Maurin.

Ia menambahkan, regulasi pemerintah sudah lengkap mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Tapera yang baru disahkan Februari silam.

Maurin berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Tapera bisa segera terbit.
Sumber : properti.kompas.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 11 November 2019
Kantor Sewa Tradisional VS Ruang Kerja Fleksibel
Bisnis.com, JAKARTARuang kantor fleksibel bukan hanya untuk perusahaan rintisan. Pada kenyataannya, ruang kantor fleksibel memberikan manfaat besar bagi pelanggan korporasi yang menginginkan tata kantor bergaya profesional dan menunjang kelincahan kerja.Sewa properti komersial merupakan komitmen dengan jangka waktu yang tidak pasti. Perusahaan mungkin bisa memprediksi performa bisnis tahun depan, tetapi duniaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 November 2019
IMB dan Amdal Dihapus, Sofyan Minta Anggaran RDTR
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan ditempuh Pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi. Kendati demikian, dalam prosesBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 November 2019
Ini Salah Satu Kiat Pengembang Memasarkan Produk Properti
Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan properti sering dianggap paling anti terhadap perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pesatnya kemajuan teknologi.Anggapan tersebut dipatahkan dengan adanya kerja sama yang dijalin para pengembang dengan perusahaan teknologi di bidang properti.Presiden Direktur Gapuraprima Group Arvin F. Iskandar mengatakan bahwa daripada berkompetisi, pihaknya justru memilih untuk menjalinBaca Selengkapnya