(0)


Housing-Estate.com, Jakarta - Direktoran Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tahun ini akan membangun 50 paket rumah susun sewa (Rusunawa) dan 48 paket rumah khusus. Rumah tersebut  akan dibangun Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang membutuhkan hunian sewa seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, pesantren, asosiasi, dll. Selain itu lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan secara administratif juga harus siap. Apabila lahannya tidak clean and clear lokasinya akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih siap.

“Makanya butuh koordinasi yang baik karena tahun ini cukup banyak yang akan kami bangun untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sangat besar,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera di Jakarta, Senin (3/4).

Kesiapan administrasi itu antara lain mencakup sertipikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Tanpa dua hal itu pembangunan proyek Rusunawa dan rumah khusus bisa mengalami kendala dan batal. Hal lain yang diperlukan kesiapannya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, dan manajemen konsultan.  Ini untuk menjamin pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan dan untuk menghindari komplain di kemudian hari.

“Untuk mengembangkan proyek Rusunami dan rumah khusus kami sudah punya standar yang baik, makanya pihak-pihak yang membutuhkan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tidak ada kendala di lapangan,” imbuhnya.

Sumber : housing-estate.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 November 2019
Dorong Sektor Properti, BTN Gelar IPEX
Jakarta, 16 November 2019. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menggelar Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 untuk menggairahkan pasar properti sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hadirnya ajang pameran perumahan di penghujung 2019 tersebut juga diharapkan dapat mengerek naik dominasi pangsa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perseroan. Plt Direktur UtamaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 November 2019
Kantor Sewa Tradisional VS Ruang Kerja Fleksibel
Bisnis.com, JAKARTARuang kantor fleksibel bukan hanya untuk perusahaan rintisan. Pada kenyataannya, ruang kantor fleksibel memberikan manfaat besar bagi pelanggan korporasi yang menginginkan tata kantor bergaya profesional dan menunjang kelincahan kerja.Sewa properti komersial merupakan komitmen dengan jangka waktu yang tidak pasti. Perusahaan mungkin bisa memprediksi performa bisnis tahun depan, tetapi duniaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 November 2019
IMB dan Amdal Dihapus, Sofyan Minta Anggaran RDTR
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan ditempuh Pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi. Kendati demikian, dalam prosesBaca Selengkapnya