(0)


Housing-Estate.com, Jakarta - Direktoran Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tahun ini akan membangun 50 paket rumah susun sewa (Rusunawa) dan 48 paket rumah khusus. Rumah tersebut  akan dibangun Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang membutuhkan hunian sewa seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, pesantren, asosiasi, dll. Selain itu lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan secara administratif juga harus siap. Apabila lahannya tidak clean and clear lokasinya akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih siap.

“Makanya butuh koordinasi yang baik karena tahun ini cukup banyak yang akan kami bangun untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sangat besar,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera di Jakarta, Senin (3/4).

Kesiapan administrasi itu antara lain mencakup sertipikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Tanpa dua hal itu pembangunan proyek Rusunawa dan rumah khusus bisa mengalami kendala dan batal. Hal lain yang diperlukan kesiapannya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, dan manajemen konsultan.  Ini untuk menjamin pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan dan untuk menghindari komplain di kemudian hari.

“Untuk mengembangkan proyek Rusunami dan rumah khusus kami sudah punya standar yang baik, makanya pihak-pihak yang membutuhkan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tidak ada kendala di lapangan,” imbuhnya.

Sumber : housing-estate.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 Juli 2020
2020 Tinggal 5 Bulan, Apakah BP Tapera Bisa Jalan Tahun Depan?
Bisnis.com, JAKARTA — Pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada tahun depan bisa mundur apabila belum ada sejumlah aturan pendukung.Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa pengumpulan dana simpanan peserta dimulai pada Januari 2021, dimulai dari iuran peserta pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri terlebih dahulu.Lalu,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 13 Juli 2020
Begini Tanggapan REI Terkait Perlunya Kolaborasi Antarpengembang
Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mendorong agar ada aturan yang mengikat kolaborasi antara pengembang besar dan pengembang menengah untuk mengatasi defisit atau backlog perumahan.Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa selama ini sudah ada kerja sama antara pengembang besar dan menengah dalam membangunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 13 Juli 2020
Pengembang Besar dan Kecil Sulit Berkolaborasi, Ini Masalahnya
Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi atau kerja sama antara pengembang besar dengan pengembang menengah untuk mengatasi backlog rumah dinilai akan sulit dilakukan.Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan kerja sama selama ini hanya dilakukan antarsesama pengembang. Dia mencontohkan kerja sama dilakukan antarsesama pengembang rumah subsidi."Selama iniBaca Selengkapnya