(0)


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, hingga kini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan hunian masyarakat.

Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, pengembang dan perumahan untuk dapat mewujudkannya, terutama dalam membangun perumahan skala besar berbasis komunitas.

"Dalam penyediaan rumah, pemerintah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan peran pengembang perumahan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid saat peresmian proyek Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land Palembang, dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2019).

BPS Land, sebut Khalawi, menjadi salah satu model perumahan berbasis komunitas yang dibangun dengan pola hunian berimbang antara jumlah rumah mewah, menengah dan sederhan.

Pemerintah pun berharap pengembangan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang dapat terus dilaksanakan di daerah lain.

Khalawi menambahkan, dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI, dan Polri, Pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan. 

"Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga," sebut Khalawi. 

Rencananya, PT Cipta Arsigriya selaku pengembang BPS Land akan membangun sebanyak 3.000 unit tipe 36/72 rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subisidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui Bank Pelaksana salah satunya BTN.

Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri yang bertugas di Sumatera Selatan. 

"Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah untuk mewujudkan program Satu Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia," ungkap Direktur Utama PT Cipta Arsigriya, Chandra Huisanto.

Saat ini, 300 unit sedang dalam tahap pembangunan dengan progres yang variatif antara 40-80 persen.

Selain itu juga dibangun jalan lingkungan, drainase yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dan penyambungan instalasi listrik dan air. 


Sumber: properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Tren Pasar Properti Menurun, Ini yang Dilakukan Pengembang
Bisnis.com, YOGYAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia DIY menilai tren pasar properti sedang menurun antara lain disebabkan oleh pandemi virus corona.“Trennya memang menurun [sektor properti] karena pengaruh ekonomi makro. Corona terdampak juga, tetapi sedikit saja,” kata Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DIY Rama Adyaksa Pradipta, Minggu (5/4/2020).Menurutnya, jikaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya