(0)


IMB dan Amdal Dihapus, Sofyan Minta Anggaran RDTR
Berita Terkini | 11 November 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan perizinan.

Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan ditempuh Pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi.

Kendati demikian, dalam proses perizinan yang disederhanakan tersebut, Pemerintah dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi. Kami akan dorong dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2019).

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini.

Demikian juga AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

“Penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan,” imbuh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki.


Persoalantataruang

Sofyan mengatakan persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” ungkap Sofyan.

RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR.

Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

Oleh karena itu, menurut Sofyan, RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 24 Februari 2020
Transaksi IPEX 2020 Tembus Target, Capai Rp5,2 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kunjungan ke pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2019, mendorong jumlah transaksi pembelian hunian di acara tersebut menembus target.Vice President PT Adhouse Clarion Events Gad Permata menyebut cukupmening terkejut dengan hasil capaian tahun ini, jika dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. HinggaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Februari 2020
LAMPAUI TARGET ,BTN RAIH POTENSI KREDIT BARU RP 4,56 TRILIUN DALAM GELARAN IPEX KE 20
Jakarta, 23 Februari 2020. Gelaran Indonesia Properti Expo menjadi ajang bagi  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk menggenjot penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada awal tahun 2020 ini. Dengan mengandalkan aneka promosi, diantaranya suku bunga KPR yang terjangkau hasil kolaborasi dengan mitra pengembang, dan diskon biaya asuransi, provisiBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Februari 2020
KPR BTN Gaeesss Permudah Milenial Miliki Rumah di Usia Muda
BANYUMAS, KOMPAS.com - Kamu milenial dan baru meniti karir di dunia kerja? Yuk mulai investasi properti sejak sekarang! Tapi sebelumnya, kamu harus tahu bahwa nilai properti setiap tahun pasti mengalami kenaikan.  Aset properti atau rumah pribadi juga bisa menjadi pertimbangan calon mertua, untuk menerima Kamu jadi menantunya. Seperti yang dialami Teteg SuryaBaca Selengkapnya