(0)


Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pembangunan Ibu Kota negara yang direncanakan oleh pemerintah akan segera dimulai pada beberapa tahun mendatang.

Menteri perencanaan pembangunan Nasional atau kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dalam pemaparannya bahwa pemerintah memiliki berbagai alasan logis atas tujuan pemindahan Ibu Kota.

Salah satunya yakni agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat menyebar lebih baik dan tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa. HIngga kini, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp56 triliun pertahunnya. (Pustral UGM, 2013)

Berdasarkan survei badan Pusat Statistika (2018), Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa mencapai 5,61 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Pulau Jawa yakni  rata-rata sebesar 4,7 persen.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi yang kurang merata, menurut Bambang, sebagian besar wilayah pulau Jawa sudah mengalami kiris ketersediaan air bersih terutama untuk DKI Jakarta dan provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan survei KLHS RP JMN, 2019, proyeksi ketersediaan air  di wilayah pulau Jawa telah mengalami kelangkaan. Saat ini ketersediaan air di Jawa hanya 630.26 meter kubik perkapita pertahunnya. ukuran tersebut lebih sedikit dibandingkan ketersediaan air di daerah Bali yakni sebanyak 1920.31 m3, Kalimantan sebanyak 46412.35.

Pada 2040, diproyeksikan  ketersediaan air di pulau jawa akan memasuki kategori merah atau kelangkaan mutlak dengan penurunan ketersediaan air hingga menyusut mencapai 476.62 meter kubik perkapita pertahun.

Sedangkan di berbagai kota lainnya, kebutuhan air masih berada di kategori hijau atau kelayakan air tinggi atau diatas 1700 meterkubik perkapita pertahun.

Selain itu, sepanjang periode 2000-2030 konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di pulau jawa dengan tren cenderung menurun dan pulau Sumatera yang cenderung statis. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lahan terbangun, khususnya di Jawa.

Berdasarkan data tersebut, Bambang menuturkan bahwa beban Jakarta telah meningkat, sehingga penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi semakin tinggi.

Hal ini akan memicu banjir, tanah turun dan muka air laut naik, serta kualitas air sungai 96% tercemar berat. Selain itu, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk.

Berbagai strategi dilakukan beberapa hal diantaranya yakni  pemerintah melakukan pengembangan ibu kota negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dengan mengembangkan 6 wilayah.

Seperti pengembangan 6 wilayah Metropolitan di Luar Jawa, pengembangan kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah,  pengembangan sistem perkotaan nasional serta memindahkan Ibu Kota Negara.

"Strateginya yakni dengan mendorong peran kawasan strategis nasional (KSN) perkotaan dan metropolitan dalam mendukung pertumbuhan wilayah atau pulau, serta pengembangan rencana investasi sektor strategis bagi metropolitan baru," tuturnya dikutip Bisnis Minggu (16/6/2019).


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 25 November 2019
Grand Sentraland, Apartemen Murah Siap Huni di Koridor Timur Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com – Koridor timur Jakarta, tampaknya makin diminati investor dan pengembang properti. Mereka meyakini, pembangunan infrastruktur yang demikian masif seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Tol Layang Jakarta-Cikampek membuat kawasan ini menjadi sunrise untuk bisnis properti. Salah satu pengembang yang terpincut menggarap koridor timur Jakarta adalah Perum Perumnas.  Badan Usaha Milik Negara (Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 25 November 2019
Rumah Tapak Masih Pilihan Utama Pembelian Tempat Tinggal
Bisnis.com, JAKARTA — “Sumpah deh, gue mendingan ngontrak dari pada beli,” ungkap Bimo (26), pemilik warung kopi di Jakarta.Menurutnya, sebagai milenial sekaligus pemilik usaha berkategori informal, untuk membeli rumah saat ini dengan penghasilan yang pas-pasan, masih terbilang sulit.Apalagi, dengan penghasilan yang masih di batas upah minimum regional di Jakarta, BimoBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 25 November 2019
BTN RAUP POTENSI KREDIT BARU RP 4,54 TRILIUN DALAM GELARAN IPEX
BTN berhasil melampaui target penyelenggaraan IPEX  yang diproyeksikan sebelumnya dengan raihan pembiayaan kredit baru senilai Rp 4,54 TriliunJakarta, 24 November 2019. Tren penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tuntasnya sejumlah proyek infrastruktur sarana transportasi mendorong animo masyarakat untuk melirik hunian idaman di ajang Indonesia Properti Expo 2019 yangBaca Selengkapnya