(0)


Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta kembali menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun ini. Kenaikan NJOP ini akan berdampak pada kenaikan harga nilai sewa lantaran naiknya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Gubernur DKI No. 37/2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 menunjukkan kenaikan harga nilai jual objek pajak rata-rata sebesar 13,5%.

Adapun pada daerah Kuningan, Jakarta Selatan mengalami kenaikan NJOP sekitar 9%, Palmerah 13,5%, Jalan Asia Afrika 21,3%, serta Gelora Senayan sebanyak 18,9%.

Kepala Marketing Rumah.com Ike Noorhayati Hamdan mengatakan bahwa berdasarkan Property Market Index, terlepas dari naik atau tidaknya NJOP, harga properti akan tetap bergerak naik.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan data Index Rumah.com, pasar properti yang meski terjadi perlambatan, untuk tren jangka panjang harga properti akan terus bergerak naik. 

Ike menuturkan bahwa NJOP sendiri akan berpengaruh pada peningkatan pembayaran PBB. Biaya PBB termasuk dalam komponen operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang harus dikeluarkan karena seseorang memiliki properti.

“Di sinilah properti menjadi sebuah liabilities, tidak semata-mata asset. Nah, bisa dibayangkan bahwa biaya operasional ketika seseorang memiliki rumah menjadi naik sebab PBB naik,” tuturnya pada Bisnis Minggu (21/4/2019).

Menurutnya, pemilik akan mendapatkan keuntungan dari properti yang diperoleh dengan cara capital appreciation dan rental yield. 

Faktor pertama yang dapat menjadi salah satu keuntungan para investor adalah harga properti tersebut. Sementara itu, faktor kedua adalah keuntungan yang diperoleh dari harga menyewakan properti. 

Adapun harga sewa ditentukan oleh nilai properti dan biaya operasional. Termasuk dalam biaya operasional yaitu biaya pemeliharaan lingkungan dan PBB. Dengan demikian, kenaikan NJOP, kenaikan PBB dapat memicu kenaikan harga sewa.

Bila pemilik properti memilih tak menaikkan harga sewa, menurut Ike, pilihannya adalah mengurangi keuntungan rental yield.

“Yang penting untuk masyarakat adalah sosialisasi dari kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Tahun 2018 lalu sempat terjadi kondisi di mana kenaikan NJOP membuat kaget masyarakat akibat tidak tersampaikan informasinya dengan baik,” ujarnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 16 September 2019
Ini 4 Kota Paling Makmur di Tanah Air Versi REI, 3 Besar di Luar Jawa
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia merilis hasil penelitian tentang Indonesia City Prosperity Index 2019 atau Indeks Kemakmuran Kota.City Prosperity Index merupakan metode yang dikembangkan oleh UN-Habitat untuk memonitor implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda.Ketua Umum DPP Persatuan Realestat Indonesia (REI) SoelaemanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Realisasi Program Sejuta Rumah 2019 Capai 894.000 Unit
Bisnis.com, JAKARTA — Target program sejuta rumah tahun ini mengalami kenaikan dari 1 juta unit pada 2018 menjadi 1,25 juta unit. Tiga bulan tersisa tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis target bakal tercapai.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa PUPR optimistis bisa mencapai 1,25 jutaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Federasi Real Estat Dunia Turun Tangan Urusi BP2BT
Bisnis.com, JAKARTA – Menipisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di seluruh Indonesia membuat pembeli hunian sudah tak boleh lagi bergantung pada fasilitas itu untuk membeli rumah.Pasalnya, karena ada beberapa bantuan subsidi lain seperti bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang bisa dimanfaatkan.Untuk memulai pelaksanaan skema yang mendapat bantuan pembiayaan dariBaca Selengkapnya