(0)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta kembali menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun ini. Kenaikan NJOP ini akan berdampak pada kenaikan harga nilai sewa lantaran naiknya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Gubernur DKI No. 37/2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 menunjukkan kenaikan harga nilai jual objek pajak rata-rata sebesar 13,5%.

Adapun pada daerah Kuningan, Jakarta Selatan mengalami kenaikan NJOP sekitar 9%, Palmerah 13,5%, Jalan Asia Afrika 21,3%, serta Gelora Senayan sebanyak 18,9%.

Kepala Marketing Rumah.com Ike Noorhayati Hamdan mengatakan bahwa berdasarkan Property Market Index, terlepas dari naik atau tidaknya NJOP, harga properti akan tetap bergerak naik.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan data Index Rumah.com, pasar properti yang meski terjadi perlambatan, untuk tren jangka panjang harga properti akan terus bergerak naik. 

Ike menuturkan bahwa NJOP sendiri akan berpengaruh pada peningkatan pembayaran PBB. Biaya PBB termasuk dalam komponen operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang harus dikeluarkan karena seseorang memiliki properti.

“Di sinilah properti menjadi sebuah liabilities, tidak semata-mata asset. Nah, bisa dibayangkan bahwa biaya operasional ketika seseorang memiliki rumah menjadi naik sebab PBB naik,” tuturnya pada Bisnis Minggu (21/4/2019).

Menurutnya, pemilik akan mendapatkan keuntungan dari properti yang diperoleh dengan cara capital appreciation dan rental yield. 

Faktor pertama yang dapat menjadi salah satu keuntungan para investor adalah harga properti tersebut. Sementara itu, faktor kedua adalah keuntungan yang diperoleh dari harga menyewakan properti. 

Adapun harga sewa ditentukan oleh nilai properti dan biaya operasional. Termasuk dalam biaya operasional yaitu biaya pemeliharaan lingkungan dan PBB. Dengan demikian, kenaikan NJOP, kenaikan PBB dapat memicu kenaikan harga sewa.

Bila pemilik properti memilih tak menaikkan harga sewa, menurut Ike, pilihannya adalah mengurangi keuntungan rental yield.

“Yang penting untuk masyarakat adalah sosialisasi dari kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Tahun 2018 lalu sempat terjadi kondisi di mana kenaikan NJOP membuat kaget masyarakat akibat tidak tersampaikan informasinya dengan baik,” ujarnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Mei 2019
Setelah Pemilu, REI Optimistis Pasar Properti 2019 Tumbuh
Bisnis.com, JAKARTA – Real Estat Indonesia mempperkirakan nilai secara tahunan pada 2019 ini bakal meningkat meski sempat melewati Pemilu yang tidak berlangsung mulus sepenuhnya.Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan pada 2017 pertumbuhan bisnis properti mendatar, tetapi mulai akhir 2018 realisasi penjualan dan investasi properti meningkat.Dia memprediksi secara year onBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Mei 2019
BP Tapera Jadi Stimulus Positif Skema Pembiayaan Perumahan
Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menjadi stimulus bagi industri pembiayaan perumahan untuk tumbuh positif. Potensi peserta Tapera diperkirakan sekitar 139 juta orang pada 2024.Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar mengatakan kehadiran BP Tapera ditujukan agar kebutuhan kalangan MBR akan perumahanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Mei 2019
PUPR Targetkan Penyaluran 10.400 BSPS di Jatim pada 2019
Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan untuk menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Bantuan ditujukan untuk 10.400 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.Angka tersebut untuk membantu PUPR mencapai total penyaluran BSPS di Jawa Timur. sebanyak 32.625 unit dalam kurun 2016Baca Selengkapnya