(0)

Bisnis.com, PALEMBANG--Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi warga kota setempat yang kondisinya menganggur atau belum bekerja.

Asisten I Pemkot Palembang, Sulaiman Amin mengatakan untuk mendapatkan pembebasan pembayaran PBB, warga bersangkutan diminta untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir keberatan membayar tagihan pajak tersebut.

“Bagi warga kota yang keberatan membayar PBB, bisa mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah mengajukan permohonan keberatan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan,” katanya di Palembang, Jumat (17/5/2019).

Permohonan keberatan itu, katanya, akan dipelajari oleh tim dan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan PBB-nya digratiskan.

Sementara mengenai kebijakan Pemkot Palembang menaikkan PBB yang cukup tinggi hingga 500 persen pada tagihan 2019 ini, pihaknya menyesuaikan dengan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah.

"Kebijakan menaikkan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan warga kota," ujarnya.

Kasubdit Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Khairul Anwar menjelaskan bahwa kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan karena adanya penyesuaian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang mendekati harga pasar wajar.

Saat ini, lanjutnya, NJOP tanah di Palembang masih jauh dari harga tanah di pasaran sehingga perlu adanya penyesuaian tarif pajaknya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 24 Juni 2019
5 Cara Mudah dan Murah Agar Ruangan Anda Tampil Beda
KOMPAS.com - Anda mungkin merasa bosan dengan desain interior yang diterapkan di dalam rumah. Entah itu tata letak furnitur maupun warna cat dinding yang mungkin sudah ketinggalan jamn. Namun, titik jenuh yang Anda rasakan, mungkin akan berbenturan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Namun, jangan khawatir dengan hal tersebut. Ada beberapa hal yangBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Juni 2019
Batas Atas Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Bersubsidi Ditetapkan
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pembagian wilayahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Juni 2019
Catat, Harga Baru Rumah Subsidi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meneken aturan baru terkait harga tertinggi rumah subsidi. Dalam aturan tersebut, batasan harga jual dibagi menjadi lima wilayah. Aturan yang ditandatangani Basuki adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang DiperolehBaca Selengkapnya