(0)

Bisnis.com, JAKARTAAsosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi memastikan ketersediaan dana untuk anggota dalam mengembangkan bisnis properti.

Sekretaris Jenderal DPP Apersi Pusat, Daniel Djumali mengatakan Apersi memiliki program kemitraan, kerjasama dan pengembangan Apersi. Dia menegaskan apabila ada anggota pengembang yang ada masalah kita bantu melalui program kemitraan, kerjasama dan pengembangan.

"Misalnya bantuan pembiayaan dan manajemen antar sesama pengembang maupun via DPP Apersi yang dikoordinir oleh Ketum & Sekjen DPP Apersi," jelas Daniel kepada Bisnis, Selasa (10/7/2018).

Daniel Djumali mengatakan juga ada Program Pembinaan Anggota, serta Apersi Trainning Centre. Program ini kata Daniel bekerjasama dengan Bank BTN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Apersi juga menjalin kerjasama dengan Bank BTN untuk bekerjasama, akuisisi take over kredit-kredit pengembang yang macet di bank.

Ada beberapa bank, kata Daniel yang juga bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan, atau finance. Tujuannya, membantu memberikan pembiayaan, atau Bridging Finance bagi anggota-anggota yang membutuhkan, maupun dari anggota-anggota Apersi yang sudah mapan dan berpengalaman. Khususnya untuk perumahan FLPP bagi rumah MBR, guna mendukung Program Sejuta Rumah.

"Kita menyediakan program pembinaan, bantuan manajemen, kemitraan, kerjasama, pembiayaan maupun akuisisi bagi pengembang anggota Apersi maupun bukan anggota Apersi," terangnya.

Daniel menegaskan program ini memang diutamakan untuk perumahan FLPP MBR , oleh anggota-anggota Apersi yang sudah berpengalaman di bidang ini.

Sumber: properti.bisnis.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Sudah Lama Menghuni, Kenapa AJB belum Dikeluarkan Pengembang?
Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun sudah menghuni lama dan melunasi hunian vertikal, masih ada saja penghuni yang belum mendapatkan akta jual beli (AJB) dari pengembang.Executive Director Jakarta Property Institute Wendy Haryanto mengatakan salah satunya terjadi karena pengembang belum mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Bisnis.com, JAKARTAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.“Pembangunan sudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Februari 2019
Mulai 2021, Batas Harga Rumah Bersubsidi Akan Berlaku 5 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya.Baca Selengkapnya