(0)

Perubahan Porsi FLPP Masih Digodok
Berita Terkini | 11 Juli 2018
Bisnis.com, JAKARTA— Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini masih menggunakan porsi penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 90:10.

Dengan komposisi itu, 90% dana masih berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP sedangkan sisanya dicampur dengan dana yang berasal dari Bank Pelaksana. Lewat skema itu pula, perbankan dapat menyalurkan pembiayaan FLPP dengan bunga 5% dan tenor 20 tahun.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono mengungkapkan memang ada wacana terjadi perubahan porsi dengan masuknya PT SMF dalam sisi pendanaan. Porsi yang akan diusulkan pun adalah 75:25.

“Saat ini rancangan peraturan menterinya sudah disiapkan dan sudah diajukan kepada Menteri PUPR. Saat ini sedang menunggu pengesahannya,” ujarnya dikutip Rabu (10/7/2018).

Sementara itu Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo mengatakan berkurangnya beban fiskal pemerintah harus diikuti dengan sumber pendanaan jangka panjang yang selama ini menjadi kesulitan perbankan. Masuknya SMF, ungkap dia, memang diharapkan bisa memenuhi pendanaan jangka panjang sesuai dengan tenor KPR dengan suku bunga yang diberikan juga mampu di bawah 5%.

Selanjutnya, kata dia, keputusan untuk menggunakan sumber pembiayaan dari SMF bergantung pada masing-masing bank pelaksana.

Menurut Ananta, rencana perubahan porsi ini sudah dibicarakan sejak lama dan semestinya sudah bisa direalisasikan sejak bulan-bulan lalu, tetapi masih menunggu adanya Keputusan menteri.

Pemerintah memang telah menetapkan anggaran FLPP 2018 Senilai Rp4,5 triliun dengan target 42.000 unit rumah. Jumlah itu terdiri dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 Rp2,2 triliun dan Rp2,3 triliun dari pengembalian pokok.

Sumber : properti.bisnis.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Sudah Lama Menghuni, Kenapa AJB belum Dikeluarkan Pengembang?
Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun sudah menghuni lama dan melunasi hunian vertikal, masih ada saja penghuni yang belum mendapatkan akta jual beli (AJB) dari pengembang.Executive Director Jakarta Property Institute Wendy Haryanto mengatakan salah satunya terjadi karena pengembang belum mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Bisnis.com, JAKARTAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.“Pembangunan sudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Februari 2019
Mulai 2021, Batas Harga Rumah Bersubsidi Akan Berlaku 5 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya.Baca Selengkapnya