(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan seluruh pelayanan pertanahan bisa menggunakan sistem digital pada 2025.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini dari sekitar 57 pelayanan pertanahan, baru 4 layanan pertanahan yang telah menggunakan sistem elektronik.

Keempat layanan yang dimaksud adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, dan penghapusan hak tanggungan.

Dia mengungkapkan bahwa keempat layanan pertanahan digital tersebut telah dilaksanakan di 42 kantor pertanahan sebagai proyek percontohan.

“Hasilnya bagus dapat mengurangi antrean masyarakat di kantor pertanahan mencapai 30 persen—40 persen karena orang tidak perlu antre dengan layanan elektronik,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (1/11/2019).

Sofyan menuturkan bahwa ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus menambah jenis layanan pertanahan yang akan menggunakan sistem digital.

“Awal tahun nanti [2020] akan kamit tambah lagi sehingga saya harap pada 2025 seluruh pelayanan pertanahan dapat digital," kata Sofyan.

Lebih lanjut, menteri menjelaskan bahwa layanan digital dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap instansi menerapkan program Digital Melayani (Dilan).

Tujuan dari program tersebut ialah mewujudkan kemudahan berinvestasi di sektor pertanahan. Oleh sebab itu, Sofyan menyatakan bahwa diperlukan kehadiran kantor pertanahan modern yang memberi layanan pertanahan dan tata ruang dengan mudah dan cepat.

Dia menambahkan bahwa Presiden juga menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari Presiden Jokowi.

Untuk menjalankan program-program hingga 5 tahun ke depan, Sofyan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki peta jalan yang menjadi pedoman bagi Kementerian ATR/BPN sampai dengan 2025.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Januari 2020
16 Rumah Susun Dibangun di Jateng dalam 3 Tahun Terakhir
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun 16 rumah susun di Provinsi Jawa Tengah sejak 2017 hingga 2019.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa dari total 16 rumah susun (rusun) yang dibangun, 8 di antaranya merupakan rusun santriBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Kementerian PUPR Rancang 3 Strategi Hadapi Revolusi Industri 4.0
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus dalam sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. “Kami siap menghadapi revolusi industri 4.0 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” ujar Direktur Rumah Umum danBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Bertemu Wapres, REI Bicara Kurangnya Kuota Rumah Subsidi
KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Real Estat Indonesia ( REI) Nusa Tenggara Timur Bobby Pitoby mengatakan, seluruh pengurus REI Indonesia telah bertemu dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Pertemuan dengan orang nomor dua di Indonesia yang digelar di Istana Wapres pada Senin (13/1/2020) tersebut membahas tentang kurangnya kuotaBaca Selengkapnya