(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan seluruh pelayanan pertanahan bisa menggunakan sistem digital pada 2025.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini dari sekitar 57 pelayanan pertanahan, baru 4 layanan pertanahan yang telah menggunakan sistem elektronik.

Keempat layanan yang dimaksud adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, dan penghapusan hak tanggungan.

Dia mengungkapkan bahwa keempat layanan pertanahan digital tersebut telah dilaksanakan di 42 kantor pertanahan sebagai proyek percontohan.

“Hasilnya bagus dapat mengurangi antrean masyarakat di kantor pertanahan mencapai 30 persen—40 persen karena orang tidak perlu antre dengan layanan elektronik,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (1/11/2019).

Sofyan menuturkan bahwa ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus menambah jenis layanan pertanahan yang akan menggunakan sistem digital.

“Awal tahun nanti [2020] akan kamit tambah lagi sehingga saya harap pada 2025 seluruh pelayanan pertanahan dapat digital," kata Sofyan.

Lebih lanjut, menteri menjelaskan bahwa layanan digital dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap instansi menerapkan program Digital Melayani (Dilan).

Tujuan dari program tersebut ialah mewujudkan kemudahan berinvestasi di sektor pertanahan. Oleh sebab itu, Sofyan menyatakan bahwa diperlukan kehadiran kantor pertanahan modern yang memberi layanan pertanahan dan tata ruang dengan mudah dan cepat.

Dia menambahkan bahwa Presiden juga menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari Presiden Jokowi.

Untuk menjalankan program-program hingga 5 tahun ke depan, Sofyan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki peta jalan yang menjadi pedoman bagi Kementerian ATR/BPN sampai dengan 2025.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Target Program Sejuta Diprediksi Hanya Tercapai 50 Persen
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi program sejuta rumah hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya dapat mencapai 50 persen.Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan bahwa dengan kondisi masih dalam pandemi Covid-19 ini dan krisis ekonomi, realisasi pencapaian target 1 juta rumah hanya dapat mencapai 50 persen."Target realistis hanya 50 persenBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah ‘Digerogoti Corona’, Capaian Baru Segini
Bisnis.com, JAKARTA — Hingga 10 Agustus, realisasi program sejuta rumah 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru 258.252 unit.Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan target Kementerian setiap tahunnya untuk dapat membangun 1 juta rumah."Hingga 10 Agustus target 1 juta rumah baru dapat mencapai 258.252 unit," ujarnya kepadaBaca Selengkapnya