(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan seluruh pelayanan pertanahan bisa menggunakan sistem digital pada 2025.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini dari sekitar 57 pelayanan pertanahan, baru 4 layanan pertanahan yang telah menggunakan sistem elektronik.

Keempat layanan yang dimaksud adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditur, dan penghapusan hak tanggungan.

Dia mengungkapkan bahwa keempat layanan pertanahan digital tersebut telah dilaksanakan di 42 kantor pertanahan sebagai proyek percontohan.

“Hasilnya bagus dapat mengurangi antrean masyarakat di kantor pertanahan mencapai 30 persen—40 persen karena orang tidak perlu antre dengan layanan elektronik,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (1/11/2019).

Sofyan menuturkan bahwa ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus menambah jenis layanan pertanahan yang akan menggunakan sistem digital.

“Awal tahun nanti [2020] akan kamit tambah lagi sehingga saya harap pada 2025 seluruh pelayanan pertanahan dapat digital," kata Sofyan.

Lebih lanjut, menteri menjelaskan bahwa layanan digital dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap instansi menerapkan program Digital Melayani (Dilan).

Tujuan dari program tersebut ialah mewujudkan kemudahan berinvestasi di sektor pertanahan. Oleh sebab itu, Sofyan menyatakan bahwa diperlukan kehadiran kantor pertanahan modern yang memberi layanan pertanahan dan tata ruang dengan mudah dan cepat.

Dia menambahkan bahwa Presiden juga menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari Presiden Jokowi.

Untuk menjalankan program-program hingga 5 tahun ke depan, Sofyan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki peta jalan yang menjadi pedoman bagi Kementerian ATR/BPN sampai dengan 2025.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 Januari 2020
Program Sejuta Rumah : Pembangunan 2019 Capai 1,26 Juta Unit
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat hingga 31 Desember 2019 tercatat 1.257.852 unit.Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari angka capaian tersebut tercatat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat 945.161 unit dan rumah untuk non-MBR 312.691 unit.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KementerianBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Desember 2019
Mau Gaet Pengembang Garap KPBU, Pemerintah Harus Perhatikan Hal Ini
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggencarkan program KPBU untuk sektor perumahan, tetapi hingga saat ini belum ada pengembang yang berminat.Menurut Direktur PT Ciputra Development Tbk. Harun Hajadi, pengembang sebetulnya sangat tertarik untuk ikut terlibat dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), tetapi ada beberapa hal yang masih perluBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Desember 2019
Harapan Pengembang terhadap Program KPBU
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menggencarkan program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor perumahan, namun hingga saat ini belum ada pengembang yang berminat.Menurut Direktur Ciputra Development Harun Hajadi, pengembang sebetulnya sangat tertarik untuk ikut terlibat dalam KPBU, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan pemerintah untukBaca Selengkapnya