Temukan Properti Impian Anda Sekarang!

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Hitung
Rp.

Blog

Mini MBA in Property Bank BTN - SBM ITB Batch 11

PENGERTIAN MINI MBA PROPERTYMerupakan program (lembaga pendidikan) di bidang property yang merupakan hasil kerjasama antara Housing Finance Center (HFC) Bank BTN dan School of Business and Management Institut  Teknologi Bandung ( SBM-ITB ) yang diadakan secara reguler dalam rangka menciptakan enterpreneur (wirausaha) baru pada industry property.Daftar Sekarang1. JADWAL PELAKSANAAN ( BATCH 11 )Tanggal                  : 22 September - 28 Oktober 2018 (tentative)Durasi Program    : 31 sesi pengajaran atau 9 kali               pertemuan  ( +/- 5 Minggu )Hari : Setiap Sabtu dan MingguWaktu : 08.00  sd  17.30Tempat                  :

Mengurus IMB Rumah Sangat Mudah

KOMPAS.com - Masyarakat sering kali malas mengurus izin mendirikan bangunan ( IMB ) karena tidak mengerti prosedur perizinan dan mitos banyaknya “biaya” yang harus dikeluarkan. Padahal IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman, nyaman, dan juga teratur sesuai dengan peruntukan lahan. Persepsi ini sering menghantui masyarakat hingga memunculkan praktik percaloan untuk mempercepat proses perizinan. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB bertujuan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan. Selain memberikan kepastian hukum, IMB juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Persyaratan Umum Persyaratan dan ketentuan IMB diatur dalam perda yang dirumuskan oleh masing-masing daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyebutkan persyaratan bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Cermati Klausul Perjanjian Sebelum Beli Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak sengketa antara pengembang dan konsumen yang timbul akibat minimnya pemahaman konsumen terhadap klausul perjanjian jual beli. Alhasil, mereka baru mengetahui ada persoalan pada kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsih, minimnya pemahaman tak jarang membuat daya tawar konsumen lemah. Selama ini pengembang selalu menyediakan kontrak perjanjian baku sebelum bertransaksi dengan calon pembeli. Di dalam klausul yang ada, pengembang memuat sejumlah pengecualian yang tak jarang merugikan konsumen bila tidak dicermati. "Isinya, konsumen tidak bisa melakukan suatu perubahan," kata Sularsih kepada Kompas.com, Selasa (17/7/2018). Bagi konsumen kritis, klausul yang berpotensi merugikan tentu akan diprotes. Meskipun, sering kali protes yang diajukan tidak akan mengubah klausul. Namun setidaknya, mereka telah memahami bahwa ada

Semester I-2018, Kredit Perumahan BTN Tumbuh 19,76 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kredit perumahan menjadi kontributor utama kredit Bank BTN. Catatan semester I-2018, kredit perumahan naik 19,76 persen menjadi Rp 191,30 triliun. Direktur Utama Bank BTN Maryono memerinci, KPR Subsidi dan non subsidi yang memiliki porsi lebih dari 73,5 persen dari total kredit keseluruhan masih menjadi penggerak utama laju pertumbuhan kredit Bank BTN. "KPR Subsidi melonjak 30,26 persen year on year menjadi Rp 83,36 triliun. Sementara KPR Non Subsidi tumbuh 14,4 persen," kata Maryono, di Jakarta, Rabu (18/7/2018). Secara umum Bank BTN membukukan peningkatan penyaluran kredit 19,14 persen secara tahunan di tengah sentimen kenaikan suku bunga kredit, menjadi Rp 211,35 triliun. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun 2017 lalu senilai Rp 177,40 triliun. Pada sektor kredit konstruksi

Menguak Kabar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga kini pemerintah belum memutuskan siapakah yang nantinya akan menjabat sebagai Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Padahal, akhir Mei 2018 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berjanji segera menyerahkan nama-nama calon pengurus BP Tapera ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah Komite Tapera menyerahkan masing-masing dua nama untuk setiap jabatan. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti berdalih, belum rampungnya proses pemilihan lantaran masih ada sejumlah posisi yang kekurangan kandidat. Namun, kekurangan itu bukan disebabkan sepinya pendaftar calon komisioner, tapi karena masih adanya standar kompetensi yang belum dipenuhi setiap calon. Oleh karena itu, saat ini Kementerian PUPR masih melakukan tahap seleksi untuk sejumlah posisi. “Mudah-mudahan