JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan rumah subsidi atau rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2015.

Aturan ini merupakan perubahan atas Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

FLPP sendiri sudah digulirkan sejak 2010 melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera).

Pada tahun ke-6 berjalannya FLPP ini, pemerintah mengklaim adanya manfaat yang diperoleh masyarakat terkait perumahan.

"Sudah dua juta orang yang kesejahteraannya naik lewat FLPP dengan akumulasi total Rp 34 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat Seminar Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bertajuk "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia menuturkan, setidaknya ada 500.000 unit rumah yang sudah dibiayai pemerintah melalui FLPP tersebut.

Pembiayaan perumahan oleh pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2000, anggaran perumahan bahkan hanya 0,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski mengalami peningkatan, saat ini, anggaran perumahan hanya 1 persen dari total APBN.

"Ini jauh dari cukup untuk membiayai perumahan. Oleh karena itu, kita butuh sumber lain salah satunya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)," tutur Maurin.

Ia menambahkan, regulasi pemerintah sudah lengkap mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Tapera yang baru disahkan Februari silam.

Maurin berharap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Tapera bisa segera terbit.