(0)


Housing-Estate.com, Jakarta - Direktoran Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tahun ini akan membangun 50 paket rumah susun sewa (Rusunawa) dan 48 paket rumah khusus. Rumah tersebut  akan dibangun Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang membutuhkan hunian sewa seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, pesantren, asosiasi, dll. Selain itu lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan secara administratif juga harus siap. Apabila lahannya tidak clean and clear lokasinya akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih siap.

“Makanya butuh koordinasi yang baik karena tahun ini cukup banyak yang akan kami bangun untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sangat besar,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera di Jakarta, Senin (3/4).

Kesiapan administrasi itu antara lain mencakup sertipikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Tanpa dua hal itu pembangunan proyek Rusunawa dan rumah khusus bisa mengalami kendala dan batal. Hal lain yang diperlukan kesiapannya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, dan manajemen konsultan.  Ini untuk menjamin pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan dan untuk menghindari komplain di kemudian hari.

“Untuk mengembangkan proyek Rusunami dan rumah khusus kami sudah punya standar yang baik, makanya pihak-pihak yang membutuhkan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tidak ada kendala di lapangan,” imbuhnya.

Sumber : housing-estate.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 November 2019
Mengapa Hunian Dekat Jalan Tol Lebih Diminati daripada TOD
Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan infrastruktur yang begitu pesat saat ini dapat menjadi nilai tambah bagi properti-properti yang dijual di sekitarnya. Penjual banyak mengedepankan nilai seperti akses yang lebih mudah karena dekat dengan jalan tol atau terintegrasi karena dekat dengan moda transportasi massal.Dalam pengembangan hunian dengan kedua konsep, antara transit orientedBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 November 2019
Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran FLPP 2020 Rp11 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada 2020 sebesar Rp11 triliun.Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan anggaran Rp11 triliun itu untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah pada 2020.Selain itu, untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesarBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 November 2019
Uang Muka Rumah Bersubsidi Diturunkan Menjadi Satu Persen Saja
Bisnis.com, JAKARTA - Untuk memudahkan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian PUPR menurunkan besaran uang muka yang harus dibayar.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengubah persyaratan uang muka dari minimal lima persen menjadi satu persen.Penurunan besaran uang muka tersebut ditetapkan terkait Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis TabunganBaca Selengkapnya