(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbaru terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menuai beberapa tanggapan.

Permen yang dirilis pada 18 Juli 2019 itu mencabut dua peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Dalam permen perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terbaru tersebut juga mengatur dan menguraikan dua bagian utama, yakni pemasaran dan PPJB.

Pakar hukum pertanahan dan properti Indonesia Eddy Leks mengatakan bahwa ketentuan tentang pemasaran tiba tiba muncul dalam permen PPJB terbaru, padahal awalnya peraturan pemasaran tidak diatur dalam UU Perumahan 2011 dan PP Perumahan 2011.

Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan amanat UU yang hanya mengamanatkan pengaturan peraturan menteri mengenai syarat kepastian untuk PPJB, bukan pemasaran.

"Seharusnya Permen PPJB tidak mengatur norma baru di luar amanat UU Perumahan 2011," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (11/8/2019).

Di sisi lain, Eddy melihat permen tersebut memiliki aturan yang memberatkan pengembang.

Dalam permen tersebut, terdapat pengaturan mengenai keterlambatan pengembalian pembayaran oleh pengembang kepada pembeli, tetapi tidak ada ketentuan denda  apabila pembeli terlambat membayar. "Hal ini terlihat tidak adil untuk para pengembang," ujarnya.

Selain itu, Eddy juga mengkritik permen PPJB yang menghadirkan norma baru yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Rusun 2011.

Pada UU Rusun 2011, diatur kewajiban pengembang untuk menyediakan rusun umum (rusun untuk masrakat berpenghasilan rendah/MBR) 20 persen dari keterbangunan rusun komersial, dan bukan untuk diserahkan ke pemerintah daerah.

Akan tetapi, dalam permen PPJB saat ini, tertulis bahwa untuk memenuhi syarat kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk pembangunan rumah susun, dibuktikan dengan surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Ini adalah norma baru. Ketentuan ini sejatinya melanggar UU Rusun 2011, membingungkan dalam aplikasi, dan menambah beban pengembang," tuturnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com



Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 24 Februari 2020
Basuki Pastikan Empat Program Perumahan Berlanjut hingga 2024
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan empat program perumahan terus berlanjut untuk lima tahun ke depan. “Kami terus mendorong program pembangunan perumahan tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” tegas Basuki dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (21/2/2020). Keempat program perumahan tersebut adalah 1,5Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Februari 2020
Transaksi IPEX 2020 Tembus Target, Capai Rp5,2 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kunjungan ke pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2019, mendorong jumlah transaksi pembelian hunian di acara tersebut menembus target.Vice President PT Adhouse Clarion Events Gad Permata menyebut cukupmening terkejut dengan hasil capaian tahun ini, jika dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. HinggaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Februari 2020
LAMPAUI TARGET ,BTN RAIH POTENSI KREDIT BARU RP 4,56 TRILIUN DALAM GELARAN IPEX KE 20
Jakarta, 23 Februari 2020. Gelaran Indonesia Properti Expo menjadi ajang bagi  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk menggenjot penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada awal tahun 2020 ini. Dengan mengandalkan aneka promosi, diantaranya suku bunga KPR yang terjangkau hasil kolaborasi dengan mitra pengembang, dan diskon biaya asuransi, provisiBaca Selengkapnya