(0)


Bisnis.com, JAKARTA– Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.

Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan Pengelola Tapera mengatakan bahwa saat ini BP Tapera memang masih akan berfokus pada pengelolaan dana dari ASN sebagai lembaga yang bisa dipercaya masyarakat.

“Aturan itu belum jelas, memang masih jadi PR [pekerjaan rumah] beberapa kementerian terkait. Sekarang BP Tapera siapkan dulu seluruh alat kelengkapan beroperasinya, dikawal apakah sesuai dengan tujuan UU [undang-undang] Tapera,” ujarnya.

Adapun, harapannya serikat pekerja, perusahaan, dan pegawai swasta tidak perlu terlebih dahulu panik akan potongan upah untuk iuran karena masih ada waktu tujuh tahun untuk persiapan operasional Tapera kepada pegawai di luar PNS.

“Artinya Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi amanat untuk menyiapkan dasar perhitungan simpanannya, tidak perlu terburu buru, masih punya waktu untuk mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya APINDO dan serikat pekerja,” katanya.

Sesuai dengan amanat PP Tapera, saat ini yang menjadi prioritas BP Tapera dan perlu segera diselesaikan pemerintah adalah pembentukan tim likuidasi untuk mengalihkan dana Taperum-PNS ke BP Tapera, pembentukan regulasi terkait tata cara pengalihan dana Taperum-PNS, pembentukan regulasi terkait pengalihan dana FLPP ke Tapera, dan pembuatan regulasi terkait pencatatan/penetapan pegawai swasta pemanfaat dana FLPP dalam BP Tapera.

“Sekarang secara paralel sedang dalam tahap pembahasan ditingkat staf,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan Apindo menolak Tapera karena struktur iuaran perumahan sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BP Jamsostek.

Sanny mengatakan bahwa melalui iuran BP Jamsostek bisa difungsikan bagi permasalahan pembiayaan perumahan untuk karyawan yang belum memiliki rumah. Sementara di Tapera, peserta mandiri atau swasta masih harus menunggu giliran setelah Aparatur Sipil Negara, dan TNI/Polri.

Adapun, menurutnya aturan terkait potongan 3 persen dari upah belum jelas dan masih membingungkan, terlebih karena beluma danya aturan teknis.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Target Program Sejuta Diprediksi Hanya Tercapai 50 Persen
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi program sejuta rumah hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya dapat mencapai 50 persen.Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan bahwa dengan kondisi masih dalam pandemi Covid-19 ini dan krisis ekonomi, realisasi pencapaian target 1 juta rumah hanya dapat mencapai 50 persen."Target realistis hanya 50 persenBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah ‘Digerogoti Corona’, Capaian Baru Segini
Bisnis.com, JAKARTA — Hingga 10 Agustus, realisasi program sejuta rumah 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru 258.252 unit.Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan target Kementerian setiap tahunnya untuk dapat membangun 1 juta rumah."Hingga 10 Agustus target 1 juta rumah baru dapat mencapai 258.252 unit," ujarnya kepadaBaca Selengkapnya