(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.

Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.

Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidak yakin bisa segera selesai dalam waktu singkat.

Adapun, dari sisi properti, menurut Nawawi, gejolaknya bukan di tempat yang baru, di Kalimantan, tapi lebih kepada pasar properti di ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta. 

Untuk yang terkait langsung di bidang pemerintahan, bisnis, atau industri, menurut Nawawi, kalau orang-orangnya pindah ke sana, aktivitas properti di sini akan berkurang, bisa itu dijual, bisa valuenya turun, sehingga akan mempengaruhi yang di sini dulu.

"Dampaknya ke value tanah, dari per lokasi akan bergetar, entah ke atas atau ke bawah. Harga propertinya juga akan terpengaruh," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/8).

Dengan itu, penjualan pengembang juga dikatakan akan bergetar, karena ketika ramai penjual, tidak diikuti oleh ramainya pembeli.

"Menurut saya ini jadi sesuatu yang jangka panjang. Pengembang besar banyak bangun ribuan hektare itu perlu waktu 30-40 tahun, butuh banyak masyarakat dan bisnis yang terlibat. Kalau targetnya 7 atau10 tahun saja saya enggak yakin," sambungnya.

"Terus nanti apa yang mau pindah, apa cuma pemerintahnya aja, apa sama bisnis semua juga. Kalo sama bisnis semua juga, ya kudu was-was lah industri-industri di Jakarta," lanjutnya.

Harapannya, pemindahan ibu kota bisa menjadi ladang baru untuk dipanen para pengembang properti. Pengembang properti, terutama dari swasta bisa ikut dilibatkan dalam pembangunannya.

Adapun ,Paramount sendiri memang ingin melakukan ekspansi. Nawawi menyebutkan Paramount sudah punya lahan di Kalimantan.

"Belum bisa kita sebut letaknya dimana luasnya berapa. Sebelum ada isu mau pindah sudah ada. Kalau jadi ya beruntung buat kami yang sudah punya lahan di sana," katanya.

Selain itu, melihat situasi saat ini, Nawawi mengatakan semakin optimistis dengan pertumbuhan pasar properti, dengan kondisi politik dan perekonomian yang sudah mereda. Terlebih dengan beragam relaksasi dan wacana pemerintah diharapkan bisa menggenjot pasar properti ke depan.

"Ya menurut saya wait and see harusnya sudah tidak perlu lagi. Karena kemarin itu kan yang berkurang itu keberanian masyarakat untuk mengalirkan uangnya ke properti," tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 16 September 2019
Ini 4 Kota Paling Makmur di Tanah Air Versi REI, 3 Besar di Luar Jawa
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia merilis hasil penelitian tentang Indonesia City Prosperity Index 2019 atau Indeks Kemakmuran Kota.City Prosperity Index merupakan metode yang dikembangkan oleh UN-Habitat untuk memonitor implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda.Ketua Umum DPP Persatuan Realestat Indonesia (REI) SoelaemanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Realisasi Program Sejuta Rumah 2019 Capai 894.000 Unit
Bisnis.com, JAKARTA — Target program sejuta rumah tahun ini mengalami kenaikan dari 1 juta unit pada 2018 menjadi 1,25 juta unit. Tiga bulan tersisa tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis target bakal tercapai.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa PUPR optimistis bisa mencapai 1,25 jutaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 16 September 2019
Federasi Real Estat Dunia Turun Tangan Urusi BP2BT
Bisnis.com, JAKARTA – Menipisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di seluruh Indonesia membuat pembeli hunian sudah tak boleh lagi bergantung pada fasilitas itu untuk membeli rumah.Pasalnya, karena ada beberapa bantuan subsidi lain seperti bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang bisa dimanfaatkan.Untuk memulai pelaksanaan skema yang mendapat bantuan pembiayaan dariBaca Selengkapnya