(0)


IMB dan Amdal Dihapus, Sofyan Minta Anggaran RDTR
Berita Terkini | 11 November 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan perizinan.

Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan ditempuh Pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi.

Kendati demikian, dalam proses perizinan yang disederhanakan tersebut, Pemerintah dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi. Kami akan dorong dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2019).

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini.

Demikian juga AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

“Penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan,” imbuh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki.


Persoalantataruang

Sofyan mengatakan persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” ungkap Sofyan.

RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR.

Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

Oleh karena itu, menurut Sofyan, RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 25 November 2019
Grand Sentraland, Apartemen Murah Siap Huni di Koridor Timur Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com – Koridor timur Jakarta, tampaknya makin diminati investor dan pengembang properti. Mereka meyakini, pembangunan infrastruktur yang demikian masif seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Tol Layang Jakarta-Cikampek membuat kawasan ini menjadi sunrise untuk bisnis properti. Salah satu pengembang yang terpincut menggarap koridor timur Jakarta adalah Perum Perumnas.  Badan Usaha Milik Negara (Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 25 November 2019
Rumah Tapak Masih Pilihan Utama Pembelian Tempat Tinggal
Bisnis.com, JAKARTA — “Sumpah deh, gue mendingan ngontrak dari pada beli,” ungkap Bimo (26), pemilik warung kopi di Jakarta.Menurutnya, sebagai milenial sekaligus pemilik usaha berkategori informal, untuk membeli rumah saat ini dengan penghasilan yang pas-pasan, masih terbilang sulit.Apalagi, dengan penghasilan yang masih di batas upah minimum regional di Jakarta, BimoBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 25 November 2019
BTN RAUP POTENSI KREDIT BARU RP 4,54 TRILIUN DALAM GELARAN IPEX
BTN berhasil melampaui target penyelenggaraan IPEX  yang diproyeksikan sebelumnya dengan raihan pembiayaan kredit baru senilai Rp 4,54 TriliunJakarta, 24 November 2019. Tren penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tuntasnya sejumlah proyek infrastruktur sarana transportasi mendorong animo masyarakat untuk melirik hunian idaman di ajang Indonesia Properti Expo 2019 yangBaca Selengkapnya