(0)


IMB dan Amdal Dihapus, Sofyan Minta Anggaran RDTR
Berita Terkini | 11 November 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan perizinan.

Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan ditempuh Pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi.

Kendati demikian, dalam proses perizinan yang disederhanakan tersebut, Pemerintah dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi. Kami akan dorong dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2019).

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini.

Demikian juga AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

“Penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan,” imbuh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki.


Persoalantataruang

Sofyan mengatakan persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” ungkap Sofyan.

RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR.

Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

Oleh karena itu, menurut Sofyan, RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 13 Januari 2020
Pengin Beli Rumah Bersubsidi, Cek Ini Agar Tak Tertipu
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta masyarakat harus cermat dalam memilih produk properti dan jangan sampai hanya tergiur dengan harga perumahan yang lebih murah dibandingkan produk properti lainnya."Masyarakat harus sadar bahwa produk properti itu beraneka ragam dan jangan keliru untukBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 6 Januari 2020
Mengapa Pasar Properti Diprediksi Belum Bisa Bertumbuh 2 Digit?
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah insentif di sektor properti diperkirakan membuat kondisi pasar properti pada tahun ini bergerak positif. Namun, pertumbuhannya diprediksi masih belum bisa mencapai kisaran dua digit.Managing Partner Real Estate Management Coldwell Banker Commercial Tommy Bastamy menyatakan bahwa relaksasi loan to value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia dan relaksasiBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 6 Januari 2020
Program Sejuta Rumah : Pembangunan 2019 Capai 1,26 Juta Unit
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat hingga 31 Desember 2019 tercatat 1.257.852 unit.Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari angka capaian tersebut tercatat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat 945.161 unit dan rumah untuk non-MBR 312.691 unit.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KementerianBaca Selengkapnya