(0)


Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku dan praktisi di sektor properti berharap agar ada evaluasi terhadap aturan-aturan yang selama ini berlaku sehingga ke depannya pasar properti Indonesia bisa kembali berjalan lancar dan bertumbuh lebih pesat.

Marketing Director Paramount Land Alvin Andronicus mengatakan bahwa ada beberapa aturan yang bisa dievaluasi selama masa kerja Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun terakhir, di antaranya soal perizinan, pemerataan pembangunan, investasi lokal dan asing, serta aturan pembiayaan.

Dari sisi perizinan, Alvin mengatakan bahwa selama ini Presiden Jokowi sudah cukup baik untuk memacu percepatan perizinan.

“Perizinan kan sudah ditekankan untuk dipermudah, memang kan tidak bisa sekaligus, tapi dengan gebrakan ini bagaimana ASN [aparatur sipil negara] bisa lebih baik dan bertanggung jawab melayani masyarakat,” katanya kepada Bisnis, Minggu (13/10/2019).

Alvin menegaskan bahwa kementerian dan pemerintah daerah bisa mendukung sepenuhnya program-program yang diusung oleh Presiden untuk memberi kemudahan kepada masyarakat.

Kemudian, pemerataan pembangunan ke Papua atau Kalimantan lewat ibu kota negara baru, menurut Alvin, bisa memberi sentimen positif. Dengan kebijakan tersebut, ke depan, pelaku industri jadi bisa memiliki peluang lebih besar melakukan pembangunan di wilayah-wilayah Timur.

Kemudian, dari sisi perpajakan, belum lama ini pemerintah memberi sejumlah insentif yang dampaknya sangat besar. Dengan kemudahan investasi, baik untuk orang lokal dan asing, akan benar-benar memberikan dukungan bagi pengembangan di Indonesia.

Selain itu, kata Alvin, ada beberapa aturan juga bisa dievaluasi agar tidak hanya menunjukkan keberpihakan kepada konsumen, tapi juga pada pengembang dan kontraktor. Salah satunya yang bisa dievaluasi adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang terlihat hanya berpihak pada pembeli.

“Jadi saya harapkan kedua belah pihak jadi bertanggung jawab, enggak cuma memberatkan pengembang,” jelasnya.

Kemudian, insentif di instrumen keuangan juga perlu dievaluasi, misalnya, dengan menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut dan mengimbau perbankan untuk menyeimbangkan suku bunganya sesuai dengan di Bank Indonesia.

“Meskipun suku bunga acuan BI 5,25 persen, nyatanya bunga KPR masih di atas 10 persen. Di Asia, kita [Indonesia] paling mahal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan coba dilihat kembali. Jangan sampai beban bunga tinggi menyeret perekonomian Indonesia ke arah resesi dan menghambat pasar properti.”

Rivan Munansa, Senior Associate Director Industrial Services Colliers International Indonesia, mengusulkan agar pemerintah memberi insentif terhadap kebijakan investasi, terutama untuk masuknya asing ke Indonesia.

Menurutnya, jangan sampai investasi asing terhalangi oleh aturan-aturan seperti aturan kepemilikan asing dan tenaga kerja.

“Masa berlaku dan persyaratan, dari harga dan surat-surat kependudukan agar dipermudah supaya orang asing juga tertarik beli rumah di Indonesia,” ujar Rivan ketika ditemui Bisnis, pekan lalu.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Tren Pasar Properti Menurun, Ini yang Dilakukan Pengembang
Bisnis.com, YOGYAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia DIY menilai tren pasar properti sedang menurun antara lain disebabkan oleh pandemi virus corona.“Trennya memang menurun [sektor properti] karena pengaruh ekonomi makro. Corona terdampak juga, tetapi sedikit saja,” kata Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DIY Rama Adyaksa Pradipta, Minggu (5/4/2020).Menurutnya, jikaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya