(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan studi untuk memanfaatkan asetnya yang ada di Jakarta seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyatakan pihaknya akan melakukan pengembangan terpadu aset tanah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan merancang rencana induk (masterplan) zona pengembangan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

“Sebelum ada wacana ibu kota baru, memang ada rencana untuk mendukung program-program pengembangan beriorientasi transit,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian ATR/BPN pada akhir pekan lalu.

Himawan mengungkapkan bahwa gedung Kementerian ATR/BPN terletak di lokasi yang strategis bersebelahan dengan stasiun MRT Asean, dan berada di zona kawasan. Dengan demikian, gedung tersebut dapat menjadi pusat penghubung antar area, dan cocok untuk dikembangkan sebagai TOD.

“TOD ini menjadi tren pembangunan kota-kota di dunia. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta bisa membuat RDTR lebih baik, lalu menerapkan insentif dan disinsentif yang baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Himawan mengatakan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut. Kementerian ATR/BPN mengambil inisiatif untuk membuka peluang kemitraan untuk swasta.

Upaya optimalisasi aset yang ada di Jakarta untuk dikembangkan menjadi zona TOD, dia mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan ialah dengan menawarkan kerja sama dengan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Optimalisasi aset kementerian yang ada di Jakarta juga dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam hal pembiayaan mandiri untuk mempersiapkan pembangunan kantor pusat ATR/BPN di Kalimantan Timur.

Sebelum melakukan penawaran ke publik atau swasta, Himawan menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan studi awal pembaruan perkotaan, pengembangan berorientasi transit atau TOD, dan program pemanfaatan 3 bangunan kantor pusat yang ada di Jakarta yaitu yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Agus Salim, dan Jalan Kuningan Barat.

Adapun, untuk mempersiapkan pembangunan kawasan ibu kota baru, dia mengungkapkan ada beberapa tugas yang telah dilakukan, dan diantisipasi oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas tersebut antara lain adalah melakukan invetarisasi bidang tanah, dan penilaian tanah yang merupakan bagian dari penyusunan Keputusan Presiden (Perpres) tentang Wilayah Strategis Nasional Indonesia.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuat strategi untuk membangun dan menyiapkan anggaran untuk pergerakan kantor pusat kementerian ATR/BPN ke ibu kota baru.

“Kami menyadari bahwa penganggaran adalah salah satu masalah penting. Untuk mengatasinya, ada beberapa model strategi penganggaran yang dapat diterpakan seperti KPS, pendanaan swasta, dan campuran antara keduanya,” jelasnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Kementerian PUPR Rancang 3 Strategi Hadapi Revolusi Industri 4.0
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus dalam sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. “Kami siap menghadapi revolusi industri 4.0 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” ujar Direktur Rumah Umum danBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Januari 2020
Bertemu Wapres, REI Bicara Kurangnya Kuota Rumah Subsidi
KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Real Estat Indonesia ( REI) Nusa Tenggara Timur Bobby Pitoby mengatakan, seluruh pengurus REI Indonesia telah bertemu dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Pertemuan dengan orang nomor dua di Indonesia yang digelar di Istana Wapres pada Senin (13/1/2020) tersebut membahas tentang kurangnya kuotaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 13 Januari 2020
Pengembang Ingin Kepastian Masa Konsesi di Ibu Kota Baru
Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang masih menanti kepastian dari pemerintah terkait dengan pelibatan swasta yang berminat dalam proyek pembangunan ibu kota negara yang baru. Salah satu kepastian yang dinantikan pengembang ialah kepastian masa konsesi gedung dan hunian yang akan dikembangkan.Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP PersatuanBaca Selengkapnya