(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan studi untuk memanfaatkan asetnya yang ada di Jakarta seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyatakan pihaknya akan melakukan pengembangan terpadu aset tanah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan merancang rencana induk (masterplan) zona pengembangan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

“Sebelum ada wacana ibu kota baru, memang ada rencana untuk mendukung program-program pengembangan beriorientasi transit,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian ATR/BPN pada akhir pekan lalu.

Himawan mengungkapkan bahwa gedung Kementerian ATR/BPN terletak di lokasi yang strategis bersebelahan dengan stasiun MRT Asean, dan berada di zona kawasan. Dengan demikian, gedung tersebut dapat menjadi pusat penghubung antar area, dan cocok untuk dikembangkan sebagai TOD.

“TOD ini menjadi tren pembangunan kota-kota di dunia. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta bisa membuat RDTR lebih baik, lalu menerapkan insentif dan disinsentif yang baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Himawan mengatakan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut. Kementerian ATR/BPN mengambil inisiatif untuk membuka peluang kemitraan untuk swasta.

Upaya optimalisasi aset yang ada di Jakarta untuk dikembangkan menjadi zona TOD, dia mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan ialah dengan menawarkan kerja sama dengan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Optimalisasi aset kementerian yang ada di Jakarta juga dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam hal pembiayaan mandiri untuk mempersiapkan pembangunan kantor pusat ATR/BPN di Kalimantan Timur.

Sebelum melakukan penawaran ke publik atau swasta, Himawan menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan studi awal pembaruan perkotaan, pengembangan berorientasi transit atau TOD, dan program pemanfaatan 3 bangunan kantor pusat yang ada di Jakarta yaitu yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Agus Salim, dan Jalan Kuningan Barat.

Adapun, untuk mempersiapkan pembangunan kawasan ibu kota baru, dia mengungkapkan ada beberapa tugas yang telah dilakukan, dan diantisipasi oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas tersebut antara lain adalah melakukan invetarisasi bidang tanah, dan penilaian tanah yang merupakan bagian dari penyusunan Keputusan Presiden (Perpres) tentang Wilayah Strategis Nasional Indonesia.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuat strategi untuk membangun dan menyiapkan anggaran untuk pergerakan kantor pusat kementerian ATR/BPN ke ibu kota baru.

“Kami menyadari bahwa penganggaran adalah salah satu masalah penting. Untuk mengatasinya, ada beberapa model strategi penganggaran yang dapat diterpakan seperti KPS, pendanaan swasta, dan campuran antara keduanya,” jelasnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Masyarakat Jabodetabek Makin Cerdas Saat Membeli Rumah
Bisnis.com, JAKARTA - Pengetahuan masyarakat Jabodetabek akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen ketika memutuskan untuk membeli produk properti.Hal tersebut tentunya akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran atau wanprestasi oleh pengembang yang akan merugikan mereka di kemudian hari.Pakar Hukum Pertanahan sekaligus CEO and Managing Partner Leks&Co Eddy M. Leks menilai masyarakat yang tinggalBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya