(0)


Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah tengah menggencarkan program KPBU untuk sektor perumahan, tetapi hingga saat ini belum ada pengembang yang berminat.

Menurut Direktur PT Ciputra Development Tbk. Harun Hajadi, pengembang sebetulnya sangat tertarik untuk ikut terlibat dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan pemerintah untuk makin menarik minat pengembang.

Harun menyebutkan bahwa KPBU sudah lama diterapkan di luar negeri dengan sebutan public private partnership (PPP). Menurutnya, efeknya besar untuk pembangunan dan untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara.

"Kalau di luar negeri itu banyak sekali PPP, tetapi di Indonesia baru mau dilakukan. Ini adalah sebuah terobosan penting untuk Indonesia karena tidak mungkin pemerintah membangun infrastruktur terus-menerus, dananya dari mana?. Sementara itu, yang harus dibangun masih banyak," ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (29/12/2019).

Harun melanjutkan bahwa KPBU sangat mungkin memberi kontribusi besar bagi negara karena dalam program tersebut pemerintah bisa memberi insentif jika proyeknya kurang layak atau sulit dikerjakan atau bisa meminta keuntungan atau bagi hasil jika sudah untung.

"Yang menjadi kendala adalah peraturan perundangannya harus jelas. Pengembang banyak yang takut jika partnership dengan pemerintah dan rugi, maka merugikan negara dan menjadi masalah hukum. Padahal, setiap bisnis ada untung dan bisa juga merugi. Jadi, yang penting aturannya harus jelas," tegasnya.

Ketika menanggapi pemerintah yang disebut hanya mengajak pengembang besar, Harun mengatakan bahwa dalam sebuah KPBU, setiap pihak harus mempunyai modal, misalnya tanah, modal awal dari segi dana, keahlian, koneksi, atau sistem lainnya.

"Ini sepertinya jadi alasan mengapa biasanya swasta yang diajak seakan-akan hanya yang besar saja," ujarnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Tren Pasar Properti Menurun, Ini yang Dilakukan Pengembang
Bisnis.com, YOGYAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia DIY menilai tren pasar properti sedang menurun antara lain disebabkan oleh pandemi virus corona.“Trennya memang menurun [sektor properti] karena pengaruh ekonomi makro. Corona terdampak juga, tetapi sedikit saja,” kata Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DIY Rama Adyaksa Pradipta, Minggu (5/4/2020).Menurutnya, jikaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya