(0)


Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.

Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya. Untuk tahun ini, pemerintah berencana menaikkan batas harga rumah bersubsidi sebesar 3% hingga 7,75%. Peraturan tersebut sudah diusulkan kepada Kementerian Keuangan dan diberlakukan dalam waktu dekat.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A. Hamid mengatakan, batasan tersebut akan berlaku selama 2 tahun. Setelahnya, Kementerian PUPR akan kembali mengeluarkan batasan harga rumah baru pada 2021.

“Sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan dan sudah dibahas dua kali, semoga dalam waktu dekat bisa ditetapkan. Aturan ini kemungkinan berlaku untuk 2 tahun, 2019 sampai 2020. Yang 5 tahun nanti ditetapkan pada 2021,” katanya, belum lama ini.

Khalawi juga mengatakan pertimbangan memberlakukan batasan harga rumah subsidi untuk 2 tahun karena ingin mengkaji apakah ke depan masih akan menggunakan sistem pembayaran kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi MBR atau akan menerapkan sistem lain.

“Karena masa transisi, juga kami akan coba mengkaji apakah masih memakai KPR sistem ini atau dengan sistem lain. Makanya kami butuh waktu di 2019 ini untuk bisa mengkaji supaya bisa diterapkan di tahun-tahun berikutnya,” jelas dia.

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto, kepada Bisnis mengatakan, aturan untuk memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 5 tahun tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, dan belum dituangkan dalam Permen.

Oleh karena itu, aturan tersebut bisa saja diberlakukan dengan rentang 1 tahun hingga 5 tahun, tergantung pada situasi tertentu.

Khalawi mengatakan di antara semua wilayah, kenaikan terbesar yaitu di kalimantan, sebesar 7,75%. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi tinggi, harga lahan, dan konstruksi yang lebih susah dibandingkan dengan daerah lainnya karena banyak lahan gambut.

Dia menjelaskan, kenaikan harga tersebut telah melalui banyak pertimbangan di antaranya karena biaya produksi yang meningkat, kemampuan beli konsumen MBR, dan pihaknya telah mensimulasikan kenaikan dengan rentang 3% hingga 7,5%.

Selama menunggu persetujuan Kementerian Keuangan, katanya, pengembang masih memakai batasan harga rumah bersubsidi tahun lalu.

Pihaknya mengatakan, Kementerian PUPR telah mengakomodasi kenaikan harga dengan baik melalui banyak pertimbangkan sehingga tidak akan menghambat capaian Program Sejuta Rumah (PSR).

Hal itu juga mengingat bahwa pemerintah tahun ini menargetkan pembangunan rumah rakyat sebanyak 1,25 juta unit dengan harapan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan.


Sumber: ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 19 Agustus 2019
Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Pasar Properti Jakarta Bakal Bergolak
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidakBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 12 Agustus 2019
Bekasi Dinilai Paling Potensial Menjadi Kota Masa Depan
JAKARTA, KOMPAS.com -  Bekasi dinilai sebagai kawasan yang paling potensial menjadi kota masa depan. Ini karena Bekasi punya sejumlah infrastruktur konektivitas paling lengkap dibanding kawasan lainnya. Mulai dari Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Jalan Tol, Jalan Tol Layang, serta dilintasi KeretaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 12 Agustus 2019
Aturan Terbaru Perjanjian Jual Beli Rumah Direspons Negatif
Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbaru terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menuai beberapa tanggapan.Permen yang dirilis pada 18 Juli 2019 itu mencabut dua peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang PedomanBaca Selengkapnya