(0)


Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan perbankan menanti rincian peraturan pelaksana yang terkait dengan pembiayaan perbankan dalam kepemilikan hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Aturan tersebut telah menegaskan bahwa orang asing dapat memiliki properti dengan status hak pakai. Orang asing dapat menjadikan properti tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudential Bank Indonesia, Yati Kurniati mengatakan, tidak ada pengaturan dari regulator, baik Bank Indonesia maupun OJK, yang menghambat bank untuk memberikan pembiayaan kepada orang asing dengan agunan properti hak pakai. Tidak ada perbedaan perlakukan terhadap warga asing dalam kebijakan kredit properti.

Regulator sepenuhnya menyadari terhadap potensi manfaat dengan dibukanya pemilikan properti oleh orang asing. Selain akan memacu penjualan properti, ini juga akan meningkatkan penyaluran kredit bank dan mendukung fiskal. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum ini akan mengurangi pembelian properti dengan pinjaman nama lokal atau nominee.

Meski begitu, kalangan perbankan adalah pebisnis yang memiliki analisis resiko dan penilai sendiri dalam mengambil keputusan bisnisnya. Bank tidak begitu saja menerima agunan properti dari orang asing hanya karena aturan membolehkannya.

Bank masih mempertanyakan kepastian dalam proses pengalihan hak bila nantinya orang asing melepas kepemilikannya. Bila terjadi kondisi terburuk, bank mempertanyakan seberapa besar resikonya terhadap kelangsungan bisnisnya.

Oleh regulasi, orang asing tidak dapat menjual huniannya kepada sesama orang asing, kecuali diwariskan, sebab mereka hanya boleh beli dari pasar primer. Mereka hanya boleh menjual pada WNI, sementara WNI masih belum nyaman dengan properti hak pakai. Ada kekuatiran, harganya justru akan jatuh karena ketidakyakinan WNI terhadap kebenaran nilai agunan.

Selain itu, bila terjadi default, regulasinya mengatur properti milik orang asing tersebut harus dilepas melalui lelang negara. Hal ini di luar kontrol langsung perbankan sehingga dinilai berisiko. Tidak ada kepastian dalam proses pengalihan ini, termasuk lama waktu dan biayanya serta potensi kejatuhan nilai.

“Jadi, yang diharapkan adalah rincian aturan pelaksana yang bisa memberikan rasa aman dari setiap butir yang terkait dengan transaksi yang akan berhubungan dengan perbankan. Begitu itu clear dan memberi kepastian serta bank bisa memitigasi resiko, tidak ada hambatan bank untuk memberikan kredit,” katanya, Senin (31/10/2016).

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion bertajuk Kepastian Implementasi Kebijakan Kepemilikan Porperti oleh Orang Asing, Senin (31/10) di Hotel Raffles, Jakarta. FGD tersebut merupakan hasil kerjasama antara Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) bersama Bisnis Indonesia Learning Center (BILEC).

Sumber : properti.bisnis.com
Gambar : Ilustrasi pembangunan perumahan - Antara

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
SMF Revisi Target Penyaluran Pinjaman 30 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan merevisi target penyaluran pinjaman sekitar 30 persen dari total RKAP 2020 senilai Rp 13,035 triliun. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan Kompas.com, dalam konferensi pers virtual, Senin (27/7/2020). "Kami masih dalam proses, dan angka pastinya masih dibicarakan denganBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya