(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan akan mendorong masuknya investasi, salah satunya dari perusahaan asing untuk mendorong pasar properti Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa saat ini perusahaan asing tidak hanya berminat untuk mengembangkan hunian untuk kelas menengah ke atas. Lebih dari itu, mereka juga ingin membidik pasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Presiden [Joko Widodo] juga meminta salah satunya agar sebanyak-banyaknya investor asing bisa masuk untuk investasi. Mereka investor asing tertarik membangun rumah MBR karena REI [Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia] sangat aktif mengajak dan permintaannya juga cukup banyak,” katanya belum lama ini.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk menyambut investor asing di Indonesia adalah pertimbangan untuk memperkuat sejumlah regulasi dan peraturan untuk investor asing.

“Kalau investor dalam negeri masih bisa mendukung sepenuhya ya, kita utamakan dulu,” tegasnya.

Adapun, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa masuknya investasi asing dan minatnya untuk ikut membangun hunian bagi MBR bisa membuka peluang kolaborasi antara investor asing dan lokal.

“Mereka mungkin ahli di bidang teknologi, keuangan, perencanaan, tapi local content dan kearifan lokal, dan karakter pasarnya kan mereka tidak paham. Saya kira perlu adanya kolaborasi dengan investor di Indonesia dan bersinergi untuk saling menguatkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengembang Perumahan & Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menuturkan bahwa dengan masuknya investor asing ke ranah hunian MBR membuat pengembang makin terancam.

“Kami aja bangun enggak terserap, apalagi ditambah saingan dengan asing,” kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Menurutnya, aturan-aturan yang sudah ada saat ini lebih condong meringankan dan berpihak pengembang besar dan konsumen, serta kurang mempertimbangkan bisnis pengembang MBR.

“Saya yakin pengusaha menengah kecil bakal terancam karena kami bergerak dengan dana subsidi yang sangat terbatas. Misalnya, di aturan PPJB [perjanjian pengikatan jual beli], ada catatan bahwa harus ada keterbangunan 20 persen. Ini pengusaha menengah jadi sulit,” jelasnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Genjot KPR, Pengembang Rumah Subsidi Rela Beri Stimulus
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah subsidi harus rela memberikan stimulus kepada konsumen menyusul tekanan yang melanda sektor properti akibat dampak wabah corona atau Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan keringanan terhadap kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembelian rumah. KeringananBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Survei: Milenial Indonesia Lebih Mengincar Rumah ketimbang Apartemen
JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Innovation Officer Shirvano Consulting Fadhila Nur Latifah Sani mengatakan, ketertarikan generasi milenial akan rumah (landed house) lebih besar ketimbang hunian vertikal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil survei Shirvano Consulting saat melakukan penyigian pada tahun 2019 dengan mengumpulkan sebanyak 175 responden di seluruh pulauBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 23 Maret 2020
Suku Bunga Acuan BI Sudah Turun, Kapan Bunga Properti Turun?
Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat bisnis properti mendorong perbankan agar dapat menyesuaikan suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menyusul pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Kamis (19/3/2020) pekan lalu.Bank Indonesia (BI) sebelumnya menurunkan kembali BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dari sebelumnya 4,75 persen.Baca Selengkapnya