(0)


Bisnis.com, JAKARTA — Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan akan mendorong masuknya investasi, salah satunya dari perusahaan asing untuk mendorong pasar properti Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa saat ini perusahaan asing tidak hanya berminat untuk mengembangkan hunian untuk kelas menengah ke atas. Lebih dari itu, mereka juga ingin membidik pasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Presiden [Joko Widodo] juga meminta salah satunya agar sebanyak-banyaknya investor asing bisa masuk untuk investasi. Mereka investor asing tertarik membangun rumah MBR karena REI [Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia] sangat aktif mengajak dan permintaannya juga cukup banyak,” katanya belum lama ini.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk menyambut investor asing di Indonesia adalah pertimbangan untuk memperkuat sejumlah regulasi dan peraturan untuk investor asing.

“Kalau investor dalam negeri masih bisa mendukung sepenuhya ya, kita utamakan dulu,” tegasnya.

Adapun, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa masuknya investasi asing dan minatnya untuk ikut membangun hunian bagi MBR bisa membuka peluang kolaborasi antara investor asing dan lokal.

“Mereka mungkin ahli di bidang teknologi, keuangan, perencanaan, tapi local content dan kearifan lokal, dan karakter pasarnya kan mereka tidak paham. Saya kira perlu adanya kolaborasi dengan investor di Indonesia dan bersinergi untuk saling menguatkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengembang Perumahan & Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menuturkan bahwa dengan masuknya investor asing ke ranah hunian MBR membuat pengembang makin terancam.

“Kami aja bangun enggak terserap, apalagi ditambah saingan dengan asing,” kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Menurutnya, aturan-aturan yang sudah ada saat ini lebih condong meringankan dan berpihak pengembang besar dan konsumen, serta kurang mempertimbangkan bisnis pengembang MBR.

“Saya yakin pengusaha menengah kecil bakal terancam karena kami bergerak dengan dana subsidi yang sangat terbatas. Misalnya, di aturan PPJB [perjanjian pengikatan jual beli], ada catatan bahwa harus ada keterbangunan 20 persen. Ini pengusaha menengah jadi sulit,” jelasnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Dampak Corona, Pengembang Khawatir Daya Beli MBR Menurun
Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat mencemakan risiko penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah  sebagai imbas dari sentimen virus corona atau Covid-19.Virus jenis baru itu terus meluas di Indonesia dan dinilai dapat mengganggu perekonomian Tanah Air, termasuk mempengaruhi daya beli kalangan MBR terhadap permintaan properti bersubsidi jikaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Pasar Properti Lesu, Perbankan Diminta Tetap Beri Dukungan
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang berharap agar perbankan tak menurunkan porsi kredit untuk sektor properti karena dikhawatirkan hanya akan memperparah kondisi pasar properti yang saat ini masih belum pulih.Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali. Dia mengatakan bahwa ada beberapa masalah yangBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Perumahan Segmen Menengah Lebih Aman untuk NPL Perbankan
Bisnis.com, JAKARTA - Rasio kredit bermasalah perbankan meningkat dan sektor properti dianggap menjadi salah satu penyebabnya. Namun, persoalan itu sebenarnya bisa dikurangi jika semakin banyak pengembang yang membangun rumah untuk kelas menengah. Vice President Coldwell Banker Commercial Dani Indra Bhatara mengatakan bahwa apabila kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL)Baca Selengkapnya