(0)


Bisnis.com, JAKARTA - Kendati pasar industri properti diprediksi masih melambat pada 2019 akibat aktivitas politik, yaitu pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun, sejumlah pengembang tetap optimistis peluncuran produk baru tidak akan terganggu.

Direktur Ciputra Group Harun Hajadi mengatakan tahun politik tidak menjadi pertimbangan Ciputra dalam meluncurkan proyek-proyek baru. Bahkan, pihaknya telah memiliki strategi dengan menargetkan pasar di segmen tertentu.

"Kan produk-produk kami cukup banyak, segmennya cukup lengkap, bahkan proyek kami juga ada di banyak kota," kata Harun kepada Bisnis, belum lama ini.

Namun, dia menilai, segmen yang akan melambat pasarnya adalah segmen menengah atas. Hal ini bukan karena alasan politik, melainkan karena kemungkinan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Segmen menengah ke atas yang akan terpengaruh secara negatif, secara psikologis akan sangat mengganggu investasi produk tersebut yang merupakan big ticket items," kata dia.

President Director Gapura Prima Group Rudy Margono mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan proyek-proyek residensial yang fokus di segmen menengah pada tahun ini.

"Gapura Prima akan berkembang terus, ada lima proyek baru yang akan kami publikasikan. Kami akan fokus di perumahan, rumah tapak untuk segmen menengah," kata Rudy.

Menurutnya, segmen yang paling aman dan permintaannya paling banyak adalah pembeli dari segmen menengah. Sementara, Gapura Prima masih akan fokus menggarap proyek di kawasan Jabodetabek.

Vice President Director PT Perdana Gapuraprima Tbk Arvin F. Iskandar mengatakan Gapura Prima tengah menyiapkan proyek baru yang diluncurkan setelah pemilihan umum atau pada semester II/2019.

Gapura Prima akan membangun  hunian vertikal lowrise di kawasan Pakuan, Bogor yang akan menyasar mahasiswa, pekerja lajang, dan keluarga muda. Proyek tersebut akan dibangun berdekatan dengan Universitas Pakuan yang terdiri dari 10 menara dengan 8 lantai yang akan dibanderol dengan harga mulai dari Rp180 juta hingga Rp200 juta per unit.

Dengan total lahan seluas 2 hektare, Arvin mengatakan proyek tersebut akan menelan investasi sekitar Rp250 miliar hingga Rp350 miliar.

Selain itu, Gapura Prima akan melanjutkan pengembangan proyek perumahan berskala kota Bukit Cimanggu City dengan meluncurkan klaster terbaru sekitar 15 hektare hingga 20 hektare. Total luas lahan pengembangan Bukit Cimanggu yang telah tergarap sebanyak 60% dari total luas 200 hektare.

Proyek lainnya yaitu melanjutkan pengembangan perumahan Metro Cilegon seluas 120 hektare dengan meluncurkan klaster terbaru dan melanjutkan pengembangan perumahan Villa Ubud Anyer seluas 40 hektare.

Sumber : ekonomi.bisnis.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 19 Agustus 2019
Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Pasar Properti Jakarta Bakal Bergolak
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidakBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 12 Agustus 2019
Bekasi Dinilai Paling Potensial Menjadi Kota Masa Depan
JAKARTA, KOMPAS.com -  Bekasi dinilai sebagai kawasan yang paling potensial menjadi kota masa depan. Ini karena Bekasi punya sejumlah infrastruktur konektivitas paling lengkap dibanding kawasan lainnya. Mulai dari Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Jalan Tol, Jalan Tol Layang, serta dilintasi KeretaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 12 Agustus 2019
Aturan Terbaru Perjanjian Jual Beli Rumah Direspons Negatif
Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbaru terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menuai beberapa tanggapan.Permen yang dirilis pada 18 Juli 2019 itu mencabut dua peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang PedomanBaca Selengkapnya