(0)


Pengembang Properti Minta Keringanan PBB
Berita Terkini | 8 Juni 2020

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengembang properti telah mengajukan sejumlah usulan untuk meringankan beban finansial mereka di tengah pandemi Covid-19, salah satunya keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permintaan itu kini mulai menemui titik terang.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan sudah memberikan usulan terkait keringanan pajak dan retribusi daerah, namun sampai saat ini belum ada realisasi.

“Beberapa usulan sudah sedang dalam pembahasan, tapi kita cuma bisa menunggu keputusannya bagaimana” katanya kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.

Pengembang berharap ada keringanan berupa penundaan bayar, termasuk pembayaran PBB. Beberapa daerah sudah ada yang menyetujui dan mulai realisasi seperti di Jawa Barat. Namun, di DKI Jakarta sendiri belum ada kabar terbaru.

Menanggapi hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa untuk peraturan mengenai pengurangan PBB-P2 di masa pandemi ini di DKI Jakarta memang belum ada peraturannya.

“Peraturan Gubernurnya sedang dibahas, tapi belum tau pasti kapan terbitnya,” ungkap Edi Sumantri, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kepada Bisnis.com, Senin (4/6/2020).

Adapun, untuk pengurangan PBB-P2 secara umum sendiri, Gubernur DKI Jakarta sudah mengatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 211 tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam Pergub itu disebutkan bahwa wajib pajak bisa memohon pengurangan PBB pada kondisi tertentu seperti terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Kondisi luar biasa yang dimaksud antara lain meliputi kebakaran dan wabah penyakit tanaman dan atau wabah hama tanaman.

Pengurangan dapat diberikan maksimal hingga 50 persen dari PBB-P2 yang terutang. Adapun, pengurangan dapat diajukan secara perserorangan maupun kolektif.

Sebelumnya juga Edi mengatakan bahwa warga DKI diminta tetap membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. Pasalnya, PBB menjadi salah satu pemasukan terbesar untuk daerah yang juga bisa digunakan untuk membantu upaya penanggulangan Covid-19.

“Besarannya kan masih sama dengan 2019, harapannya ini bisa meringankan,” imbuhnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Target Program Sejuta Diprediksi Hanya Tercapai 50 Persen
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi program sejuta rumah hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya dapat mencapai 50 persen.Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan bahwa dengan kondisi masih dalam pandemi Covid-19 ini dan krisis ekonomi, realisasi pencapaian target 1 juta rumah hanya dapat mencapai 50 persen."Target realistis hanya 50 persenBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah ‘Digerogoti Corona’, Capaian Baru Segini
Bisnis.com, JAKARTA — Hingga 10 Agustus, realisasi program sejuta rumah 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru 258.252 unit.Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan target Kementerian setiap tahunnya untuk dapat membangun 1 juta rumah."Hingga 10 Agustus target 1 juta rumah baru dapat mencapai 258.252 unit," ujarnya kepadaBaca Selengkapnya