Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengimbau Satuan Kerja Non Vertikal atau SNVT melakukan tender lelang di bulan depan sehingga pembangunan rumah dilaksanakan awal tahun.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyatakan, salah satu bentuk monitoring yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melalui e-monitoring. Dalam hal ini SNVT PP di daerah melaporkan progres fisik dan keuangan dengan menginput data e-monitoring tersebut.
“Kami juga minta SNVT PP untuk bisa mempersiapkan tender lelang dini yang akan dilaksanakan bulan depan. Dengan demikian, pembangunan rumah bisa dilaksanakan sejak awal tahun,” terang Khalawi melalui siaran pers, Minggu (2/9/2018).
Agar proses monitoring di lapangan dapat terlaksana dengan baik, Khalawi juga meminta agar Kepala SNVT PP maupun PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah dapat terjun langsung ke lapangan. Hal itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Saya minta Kepala SNVT PP dan PPK yang bertanggung jawab di daerah untuk ke lapangan. Jangan keluar kota kalau memang tidak diperlukan. Mereka juga harus buat strategi dan minta agar kontraktor pelaksana bisa bekerja siang dan malam untuk mengejar target pembangunan rumah agar bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, tercatat jumlah kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia dibagi menjadi empat jenis. Pertama, backlog perumahan dari sisi penghunian jumlahnya sekitar 7,6 juta. Kedua, dari sisi kepemilikan jumlah backlog cukup besar yakni 11,4 juta unit.
Ketiga, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia tercatat 3,4 juta unit dan ke empat adalah dari jumlah luasan Kawasan kumuh diperoleh data bahwa di kawasan perkotaan jumlah luas kawasan kumuh mencapai 38.431 hektar dan di Kawasan perdesaan jumlahnya malah lebih besar lagi yakni 78.384 hektar.
Pembangunan rumah subsidi dan non subsidi yang menjadi salah satu capaian Program Satu Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, rumah swadaya melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas seperti jalan, saluran air untuk rumah bersubsidi serta bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun terus di diseminasikan kepada masyarakat.
Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah karena program strategis nasional tersebut menegaskan bahwa negara hadir untuk menyediakan rumah untuk masyarakat Indonesia.
Sumber : properti.bisnis.com
