(0)

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana perubahan batasan harga jual maskimal rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ditargetkan paling lama keluar pada akhir Januari 2019.

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid mengatakan pembahasan rencana perubahan batasan harga jual maksimal hunian bagi MBR masih dalam tahap pembicaraan final dengan asosiasi dan Kementerian Keuangan.

“[pembahasan] sudah mengerucut, tinggal pembahasan sekali lagi dengan asosiasi, kemungkinan itu di akhir Januari 2019,” ujar Khalawi di Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan kenaikan harga hunian bagi MBR kemungkinan akan mencapai 3% hingga 7,5% disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Selain itu, Khalawi juga mengatakan saat menanti keputusan penetapan harga jual yang baru, pengembang diharapkan untuk tetap mengembangkan hunian MBR dan menggunakan harga yang selama ini masih berlaku sehingga tidak menjadi penghambat pencapaian program satu juta rumah.

“Sebelum keluar [keputusan] itu saya harap masih bisa pakai harga 2018. Nanti setelah keluar harga 2019 baru pakai harga yang baru,” ujar Khalawi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan penetapan batasan harga baru jual maksinal rumah bersubsidi harus dikeluarkan sebelum pergantian tahun sehingga pembangunan hunian bersubsidi dapat segera dioptimalkan pada awal tahun.

"Jika ini [penetapan batasan harga minimal] tidak segera, maka akibatnya setiap tahun program sejuta rumah tidak pernah tercapai, dan ini sepertinya rutin terjadi setiap tahunnya. Contohnya tahun kemarin dengan perubahan aturan akibatnya pada Maret baru bisa terealisasi," papar Junaidi.

Senada, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group (SPS) Asmat Amin mengatakan pemerintah harus mengeluarkan penetapan batasan harga paling lambat pada Desember 2018 ini.

"Untuk 2019 acuan harganya belum keluar, biasanya kan 5 tahun sekali. Ini belum keluar sama sekali. Seharusnya pemerintah cepat mengeluarkan itu agar pengembang tidak menahan-nahan proyek, jangan akhirnya target pemerintah [program satu juta rumah] tidak tercapai," kata Asmat, belum lama ini.

Sumber : ekonomi.bisnis.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 Mei 2019
Palembang Gratiskan PBB Bagi Warga Menganggur
Bisnis.com, PALEMBANG--Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi warga kota setempat yang kondisinya menganggur atau belum bekerja.Asisten I Pemkot Palembang, Sulaiman Amin mengatakan untuk mendapatkan pembebasan pembayaran PBB, warga bersangkutan diminta untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir keberatan membayar tagihan pajak tersebut.“Bagi warga kota yang keberatanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Mei 2019
Penjualan Metland Didominasi Properti Residensial
Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang properti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) optimistis tetap tumbuh meski tak seperti tahun-tahun sebelumnya.Untuk tahun buku 2018, Metland memperoleh laba bersih Rp482 miliar atau naik 6,65 persen dari tahun sebelumnya. Direktur Metland Olivia Surodjo mengatakan, peningkatan itu tak setinggi tahun-tahun sebelumnya.Selanjutnya, total nilai pedapatan sepanjang 2018Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Mei 2019
Persiapan Game Changer, Lamudi.co.id Tambah 120 Tenaga Milenial. Berminat?
Bisnis.com, JAKARTA-- Platform real estat online Lamudi.co.id, sebagai laman untuk mencari properti secara resmi, membuka kantor baru mereka,di GoWork Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman No. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis (16/5).Mart Polman, Managing Director Lamudi.co.id mengatakan industri properti di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pelakuBaca Selengkapnya