(0)


Bisnis.com, JAKARTA– Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuan terkait dengan ketentuan, maksimal upah pekerja yang bisa mendapat potongan 3 persen untuk iuran BP Tapera.

“Dengan terbitnya PP Tapera, tidak serta merta BP Tapera bisa motong 3 persen, harus dibuat dulu aturan teknisnya, yang PNS [Pegawai Negeri Sipil], Kementerian Keuangan harus buat dulu dasar perhitungannya. Sementara, peserta yang berasal dari BUMN, dasar perhitunganya dibuat oleh Kementerian BUMN, dan seterusnya,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2020).

Adang menjelaskan, dengan sejumlah kementerian terkait yang masih melakukan pembahasan, sampai saat ini belum ada patokan atau dasar perhitungan secara mendetail terkait potongan 3 persen tersebut.

“Yang saat ini sedang menjadi fokus BP Tapera adalah mengalihkan dana Taperum PNS yang sebelumnya dihimpun Bapertarum-PNS, sampai saat ini [jumlahnya] sekitar Rp11 triliun dan akan segera bagikan kepada para PNS, baik yang masih aktif, pensiun aktif dan pensiun nonaktif,” lanjut Adang.

Dia menyebutkan saat ini jumlah PNS aktif mencapai lebih dari empat juta orang, PNS pensiun aktif sebanyak 200.000 orang, dan PNS pensiun nonaktif jumlahnya sampai 300.000 orang.

Dana yang terkumpul di Taperum PNS akan dibagikan, bagi PNS aktif dalam bentuk saldo awal Tapera dan sudah dialokasikan ke Pos Pemanfaatan sehingga bisa segera digunakan untuk pembiayaan perumahan setelah resmi beroperasi.

Sedangkan, bagi PNS pensiun, dana Taperum yang sudah terkumpul dapat diuangkan beserta dengan hasil pemupukannya.

“Langkah selanjutnya yang terdekat adalah BP Tapera menata dirinya dengan melengkapi sumber daya manusia [SDM], kesistemannya dan segala bentuk perataturan yang diperlukan sesuai yang diamanatkan oleh PP Tapera,” imbuh Adang.

Dia mengharapkan, BP Tapera dapat menjadi lembaga yang kredibel terlebih dahulu. BP Tapera ingin membereskan seluruh hak PNS baik yang aktif maupun pensiun sebelum mulai beroperasi awal tahun depan.

“Setelah punya tata kelola yang baik dan berhasil, selanjutnya mempersiapkan kepesertaan di luar PNS, termasuk menata peserta yangg manfaatnya hanya akan diambil diakhir kepesertaan, yang saya sebut sebagai ‘Penabung Mulya’,” tambah Adang.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Target Program Sejuta Diprediksi Hanya Tercapai 50 Persen
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi program sejuta rumah hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya dapat mencapai 50 persen.Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan bahwa dengan kondisi masih dalam pandemi Covid-19 ini dan krisis ekonomi, realisasi pencapaian target 1 juta rumah hanya dapat mencapai 50 persen."Target realistis hanya 50 persenBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah ‘Digerogoti Corona’, Capaian Baru Segini
Bisnis.com, JAKARTA — Hingga 10 Agustus, realisasi program sejuta rumah 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru 258.252 unit.Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan target Kementerian setiap tahunnya untuk dapat membangun 1 juta rumah."Hingga 10 Agustus target 1 juta rumah baru dapat mencapai 258.252 unit," ujarnya kepadaBaca Selengkapnya