Outlook Ekonomi 2017 - EKONOMI INDONESIA MEMASUKI FASE PEMULIHAN

Namun, sebenarnya masih ada kemungkinan Trump akan bersifat pragmatis karena pada dasarnya Trump adalah seorang pengusaha yang pragmatis demi bisnis. Taktik populis hanya untuk keperluan pemilu dan setelah menang dia akan tetap berdiri di antara politisi yang pro-bisnis, pro-Wall Street, dan pro-globalisasi. Dan seperti presiden sebelumnya yang tidak memiliki pengalaman politik seperti Ronald Reagan dan George W. Bush, Trump akan sangat tergantung pada penasihatnya. Selain itu, kontrol Partai Republik atas Kongres dan Senat akan memberikan keuntungan bagi Trump. Jadi pada intinya, setelah terpilih bisa saja ia akan lebih memilih kebijakan yang lebih pro-pasar, bukan hanya populis.

Tampaknya ekonomi global akan menghadapi keseimbangan baru dimana pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan meningkat lebih tinggi dari negara maju (lihat grafik 2). Namun upaya negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui ekspor akan terhambat karena negara-negara maju akan lebih proteksionis, yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perdagangan dunia (perdagangan dunia saat ini tumbuh sebesar 2,3%, terendah sejak 2009). Jadi, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang harus dapat bergantung pada sumber-sumber domestik seperti konsumsi dan investasi.

Efek dari perubahan ekonomi global sudah memiliki dampak pada perekonomian Indonesia melalui dua jalur, yaitu (1) Perdagangan, di mana masih lemahnya ekonomi dunia membuat rendahnya permintaan akan ekspor Indonesia, yang pada akhirnya membuat penerimaan negara dari PPN dan PPnBM juga rendah, di tengah Permintaan Domestik yang belum Solid. Untuk memperkuat dan membuat APBN yang lebih kredibel, pemerintah menjalankan program Amnesti Pajak yang dalam jangka pendek akan menambah penerimaan negara dan dalam jangka menengah dan panjang akan meningkatkan basis pajak. Sementara belum solidnya Permintaan Domestik mendorong kenaikan kredit bermasalah di sektor perbankan yang pada akhirnya mendorong perlambatan pertumbuhan kredit perbankan. (2) Inflasi, dimana pelemahan ekonomi global mendorong terjadinya global disinflation atau inflasi global yang rendah dan terus cenderung turun. Hal ini juga mendorong inflasi Indonesia ke level yang rendah yang memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan Kebijakan Moneter yang akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan (BI rate sebelum tanggal 19 Agustus 2016 atau 7days reverse repo rate setelah tanggal 19 Agustus 2016). Penurunan suku bunga acuan ini pada akhirnya berhasil menurunkan suku bunga deposito dan kredit

Dari Grafik 3 tampak bahwa inflasi tahun 2016 terjaga rendah pada level 3,02%, yang disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia (yang membuat harga BBM dalam negeri dapat dijaga tidak naik), relatif stabilnya rupiah (yang meminimalkan efek dari imported inflation), rendahnya shock harga-harga yang ditentukan pemerintah (seperti tarif listrik), dan manajemen pasokan bahan makanan yang membuat harga Bahan Makanan dapat terjaga stabil (terutama pada bulan Desember 2016). 

Inflasi yang rendah sepanjang tahun 2016 memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter di mana yang sejak awal 2016 BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate atau 7days Reverse Repo Rate) dan juga Giro Wajib Minimum sebesar masing-masing 150bps. Kebijakan moneter yang akomodatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Memasuki tahun 2017, kami melihat bahwa tekanan terhadap inflasi akan muncul dari luar negeri seperti kenaikan harga minyak dunia sebagai akibat dikuranginya pasokan minyak dunia oleh anggota OPEC dan ketidakpastian ekonomi global (kebijakan ekspansif dari presiden terpilih AS, ketidakpastian ekonomi Eropa) yang akan mendorong penguatan dollar AS. Kedua faktor ini akan mendorong imported inflation. Dan juga sumber dari dalam negeri yang terutama bersumber pada kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik dalam rangka mengurangi subsidi listrik dan harga BBM dalam negeri.

Dengan berbagai sumber kenaikan harga-harga tersebut, maka kami melihat bahwa inflasi pada akhir tahun 2017 akan kembali terdorong ke kisaran 4% yoy. Ini berarti ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7days reverse repo rate) sudah tidak ada dan bahkan ada potensi mengalami kenaikan di paruh kedua tahun 2017. Namun BI masih dapat melakukan operasi moneter yang akomodatif melalui perubahan GWM (Giro Wajib Minimum) menjadi GWM averaging yang akan diterapkan secara parsial pada pertengahan tahun ini dan juga dengan menggunakan kebijakan makroprudensial.

Berbeda dengan GWM saat ini yang fixed pada level 6,5%, dengan GWM averaging nantinya bank diperbolehkan mempunyai GWM yang berfluktuasi di atas atau di bawah 6,5% sepanjang rata-rata selama 14 hari kerja tetap terjaga di 6,5%. Dengan perubahan ini maka akan memberikan fleksibilitas bagi bank untuk mengatur GWMnya masing-masing. Misalkan ketika bank memerlukan likuiditas, maka bank dapat mengambil likuiditas dari GWM tanpa perlu meminjam di pasar dan juga sebaliknya. BI mengharapkan bank dapat mengatur likuiditasnya masing-masing dengan mengoptimalkan Asset Liability Management nya.

Sejak tahun 2013, perekonomian Indonesia setidaknya sudah melalui 4 fase perubahan yaitu fase Ekspansi pada tahun 2013-2014, fase Penurunan pada tahun 2015, fase Konsolidasi pada tahun 2016, dan diperkirakan akan memasuki fase PEmulihan di ahun 2017 seperti tampak pada grafik 4 di bawah. Ekonomi Indonesia sudah menunjukkan kondisi yang membaik sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi fiskal dan BI dari sisi moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah melewati titik terendah yaitu 4,66% di kuartal 2 tahun 2015 dan terus menunjukkan kenaikan hingga level 5,02% di kuartal 3 tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,0% dan terus meningkat ke 5,2% di tahun 2017. PDB per kapita juga melewati titik terendahnya di tahun 2015 dan diperkirakan dapat menembus angka USD4000 per kapita di tahun 2017.

Untuk menjadikan permintaan domestik sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus mengandalkan sumber domestik yang berasal dari konsumsi swasta yang stabil, peningkatan pengeluaran pemerintah dan peran yang lebih tinggi dari investasi swasta. Namun, karena tabungan domestik terbatas, maka Indonesia harus mampu menarik Foreign Direct Investment (FDI). Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang pada dasarnya untuk mendorong perbaikan iklim investasi.

Upaya Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi mendapatkan momentum yang baik ketika UNCTAD dalam laporan terbaru "2016 World Investment Report" menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga tujuan FDI, di bawah India dan China. Peringkat ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang diperingkat 5. investasi Indonesia tumbuh 46% pada Januari-Juli 2016 dari US $ 19,4 miliar pada tahun 2015 menjadi US $ 28,0 miliar pada tahun 2016. Angka ini di bawah FDI ke India sebesar US$36,1 miliar dan China sebesar US $ 30,0 miliar. Selain itu, Bank Dunia juga mengumumkan bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia naik 16 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91, dari 190 negara yang disurvei.

Perlu diingat bahwa perbaikan iklim investasi tidak hanya diperoleh dari jumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, terutama produktivitas tenaga kerja, sehingga Indonesia dapat mampu bersaing dalam ekonomi global . Sekarang hanya bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian global dalam tahun-tahun mendatang.

Dari sisi moneter, terjadi perubahan pada kebijakan moneter yang didorong oleh perubahan stance kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (the Fed). Sejalan dengan ekspektasi pasar, the Fed menaikkan suku bunga pada tanggal 14 Desember 2016 dan mengisyaratkan kenaikan yang lebih cepat pada 2017 sebagai antisipasi the Fed atas kebijakan ekonomi pemerintahan Trump. Janet Yellen, chair dari the Fed, mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump telah menempatkan the Fed pada ketidakpastian, namun tetap mengatakan bahwa keputusan terakhir yang diambil merupakan cerminan dari keyakinan the Fed pada perbaikan ekonomi AS.

Untuk mengantisipasi kebijakan fiskal Trump yang agresif, the Fed memprediksi akan ada tiga kali kenaikan suku bunga pada 2017 (bukannya dua seperti yang diramalkan pada bulan September 2016). Selanjutnya akan diikuti oleh tiga kali kenaikan masing-masing di tahun 2018 dan 2019 sebelum suku bunga acuan mencapai level "normal" 3,0% pada akhir tahun 2019. Artinya, suku bunga acuan the Fed diperkirakan akan mencapai 1,50% pada tahun 2017, 2,25% pada tahun 2018 dan 3,00% di tahun 2019.

Satu hari setelah pertemuan FOMC, Bank Indonesia mengakhiri pertemuan bulanannya dengan keputusan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 4,75%. BI mengatakan bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah pasar keuangan global yang tidak menentu. Dengan perkembangan ini kami melihat BI akan dapat mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75% sepanjang paruh pertama tahun 2017, namun tekanan dari faktor domestik dan global akan mendorong peluang kenaikan suku bunga acuan BI pada paruh kedua tahun 2017 menjadi 5,25%.

Meskipun BI sudah menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan dan GWM sebesar masing-masing 150bps sepanjang tahun 2016, ternyata transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan masih lambat, dimana transmisinya melewati 2 jalur yaitu jalur suku bunga dan jalur kredit:

Karena terbatasnya kemampuan sector perbankan dalam menyalurkan kredit, maka transmisi melalui Non Bank meningkat karena banyak perusahaan yang mencari dana di luar sektor perbankan, seperti melalui IPO, penerbitan obligasi maupun MTN dan NCD.

Sebenarnya kondisi sektor perbankan di Indonesia masih kuat, yang ditandai dengan CAR dan NIM yang terus meningkat. CAR industri perbankan pada bulan Oktober 2016 mencapai 23,2% sementara NIM mencapai 5,7%. Namun pada saat yang bersamaan perbankan juga menghadapi kredit bermasalah (NPL) yang terus naik (mencapai 3,2% di Oktober 2016), sehingga perbankan masih fokus pada bagaimana menjaga kualitas aset. Akibatnya penyaluran kredit tersendat yang terlukis pada pertumbuhan kredit yang terus turun.

Penurunan pertumbuhan kredit ini sebenarnya disebabkan oleh turunnya penawaran dan permintaan atas kredit. Turunnya penawaran kredit bersumber pada masih lemahnya perekonomian nasional mendorong peningkatan NPL sehingga perbankan menaikkan standar pinjaman, dan sisi lain turunnya pertumbuhan DPK yang menjadi sumber pemberian kredit membuat bank mengurangi penyaluran kredit. Sementara di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah dan belum stabil, banyak pengusaha yang belum berencana untuk melakukan ekspansi usaha sehingga permintaan akan kredit menjadi turun

Penurunan pertumbuhan kredit lebih disebabkan karena kredit valas mengalami pertumbuhan negatif (atau mengalami perlambatan), sementara kredit rupiah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan ada kecenderungan meningkat. Untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit, maka pada akhir bulan Agustus 2016 BI melakukan relaksasi ketentuan LTV/FTV KPR di perbankan konvensional dan syariah.

Pelonggaran LTV/FTV pada Sektor Properti diambil karena sektor ini mempunyai efek pengganda/multiplier yang besar dalam mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari luasnya industri yang terkait (mencapai 170 industri) dengan sektor properti sehingga perbaikan kebijakan di sektor properti akan mempunyai efek pengganda yang besar. Dengan pelonggaran ini BI mengharapkan akan terjadi kenaikkan pertumbuhan KPR sebesar 3,7ppt selama 12 bulan ke depan.

Memasuki tahun 2017, tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia berasal dari dalam negeri dan juga dari global yang sebenarnya sudah dapat diprediksi (dan dihitung dampaknya) dan juga tantangan yang belum diketahui seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia:

Di sinilah maka Indonesia harus dapat memperkuat perekonomian domestik untuk dapat mengurangi dampak ketidakpastian perekonomian global.