Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah kembali mendorong lembaga pembiayaan sekunder seperti PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam meningkatkan peran pembiayaan perumahan supaya Program Sejuta Rumah dapat terlaksana.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan kontribusi SMF penting untuk pembiayaan sekunder berjangka panjang melalui sekuritisasi, penerbitan surat utang, dan penyaluran pinjaman ke bank penyalur KPR sehingga dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya saat ini isu sustainability atau keberlanjutan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan perumahan. Sumber dana pembiayaan perumahan, lanjutnya, masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).
“Untuk keberlanjutan program pembiayaan perumahan ini kami mendorong SMF agar mengambil peran yang lebih signifikan dalam pelaksanaan program pemerintah dengan menjaga ketersediaan pasokan dana jangka panjang secara berkelanjutan,” katanya melalui siaran pers dikutip Selasa (4/3/2017).
Selain itu pembiayaan sekunder perumahan dari SMF dapat mengurangi beban fiskal pemerintah dalam implementasi kebijakan KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga, bahkan lebih jauhnya peranan SMF diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana tapera mampu menjangkau seluruh peserta tapera secara efektif, efisien, tepat waktu dan terjangkau.
Labih jauh dia menjelaskan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemupukan dana Tapera, SMF mempunyai peran strategis untuk memastikan penyaluran pemanfaatan dana Tapera yang merata ke seluruh pelosok tanah air di mana peserta Tapera berada. Bank Pembangunan Daerah yang pada umumnya memiliki rating di bawah Bank Umum Nasional dapat tetap mengakses dana Tapera melalui PT SMF yang mampu menerbitkan efek (surat berharga) yang dibutuhkan.
Selain itu Lana juga mengatakan bahwa pemgmbangan Program Pembiayaan Perumahan akan diarahkan ke dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah disusun oleh Kementerian PUPR.
Sumber : properti.bisnis.com
