Spinner Icon

Program Sejuta Rumah Terkendala Pemda

Author Image
Berita Terkini · 30 November 2016
Housing-Estate.com, Jakarta - Program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) realisasinya menghadapi banyak kendala. Selain soal sulitnya mencari tanah murah hambatan kerap muncul dari pemerintah daerah (Pemda). Kalangan pengembang mengeluh karena sulitnya perizinan di Pemda. Sekretaris Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Endang Try Setyasih, menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemda untuk memperbaiki pelayanan dan menyukseskan pembangunan sejuta rumah. Salah satunya dengan membentuk layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah. PTSP punya standard operational procedure (SOP) sehingga pengurusan perizinan di setiap daerah sudah jelas mencakup biaya dan waktu.


“PTSP ini terus didorong  Kemendagri hanya saja tidak semua gubernur dan bupati/walikota mendelegasikan seluruh perizinan di daerahnya ke PTSP. Ini terus kita evaluasi dan dorong supaya seluruh daerah menerapkan PTSP sehingga proses perizinan lebih terukur dan jelas,” ujarnya di hadapan peserta Musyawarah Nasional (Munas) Realestat Indonesia (REI) ke-15 di Jakarta, Selasa (29/11).


Untuk mendukung program perumahan Kemendagri  sudah menerapkan Inpres No. 3 Tahun 2016 tentang penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan. Tapi realisasi di lapangan kerap terhambat sikap kepala daerah yang enggan mendelegasikan kewenangannya ke PTSP.


Di kawasan perkotaan yang masyarakatnya lebih terdidik dan terbiasa mengakses informasi melalui internet, pembentukan PTSP relatif lebih cepat. Seluruh proses perizinan menjadi lebih transparan dengan biaya dan jangka waktu yang lebih terukur. Ini bisa kita lihat di beberapa wilayah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya.


“Kemendagri sudah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang selama ini menghambat percepatan program pembangunan rumah murah. Kami juga terus menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan program pembangunan perumahan,” imbuhnya.


 

Artikel Terkait

Lihat Semua

Artikel Terpopuler

Lihat Semua