JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor perumahan masih menjadi masalah yang mesti diatasi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun, masalah itu justru belum bisa didefinisikan dengan jelas sehingga kerap terjadi kesenjangan antara kebijakan dan masalah itu sendiri.
Selama ini, masalah perumahan dianggap hanya backlog atau kurangnya jumlah perumahan untuk masyarakat.
Cara penanganannya pun hanya dengan pembangunan rumah baru salah satunya melalui Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah.
"Masalah rumah itu bukan sebatas membangun tapi upaya untuk memenuhi hunian yang layak dan terjangkau, tapi sekarang yang dilakukan pemerintah itu bangun rumah tapi tidak terpenuhi hunian yang layak," kata Pengamat Perumahan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar dalam Seminar
Urbanization, Urban Housing, and Housing Finance in Indonesia, di Jakarta, Senin (7/11/2016).
Permasalahan rumah kemudian dilihat Jehansyah makin kompleks dengan masifnya urbanisasi di perkotaan.
Lahan-lahan perumahan di perkotaan sudah sulit ditemui dan jika ada pun harganya meroket sangat tinggi.
Sebagai informasi, kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun dan saat ini Bank Dunia mencatat 52 persen dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan.
Bank Dunia memprediksi pada 2025 ada sekitar 68 persen penduduk Indonesia merupakan warga yang tinggal di kota.
Dalam kaitannya urbanisasi dan penyediaan rumah layak huni, pemerintah dianggap Jehansyah justru bersikap putus asa karena tak ada satupun lembaga di level pemerintah kota (pemkot) untuk mengatasinya.
"Banyak yang tidak sanggup memenuhi hunian layak karena tidak ada intervensi dalam pengelolaan urbanisasi," pungkasnya
Sumber : properti.kompas.com
